KONTAN.CO.ID - BALI. Pemrosesan ekspor minyak sawit dan produk turunannya akan dilakukan melalui PT Danatara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Nah, DSI bakal mengenakan biaya layanan untuk pemrosesan ekspor minyak sawit dan produk turunannya tersebut. Berapa besar biaya yang akan dikenakan DSI?

Direktur Utama PT Danatara Sumberdaya Indonesia Luke Thomas Mahony mengatakan, besaran pasti biaya layanan DSI akan diumumkan pada Desember 2026.

Namun, secara indikatif, biaya tersebut akan berada pada level satu digit dolar AS per ton.

"Secara arah, biaya DSI akan berada di satu digit dolar," kata Luke dalam sesi Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Revisi RUPTL 2025–2034 Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Luke menyebut, biaya tersebut merupakan bagian dari layanan yang diberikan DSI dalam menjalankan platform tata kelola ekspor komoditas strategis. Adapun penerapan platform DSI untuk persetujuan ekspor minyak sawit dan produk turunannya akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Kata Luke, DSI masih melakukan pembahasan dengan pemegang saham terkait besaran final biaya layanan tersebut. Namun, dia memastikan informasi mengenai biaya perlu disampaikan sejak awal kepada pelaku industri agar eksportir memiliki kepastian dalam proses ekspor.

"Kami akan mengumumkannya pada Desember. Tetapi bagi saya penting adanya transparansi dan kepastian bagi pasar ini, termasuk mengenai biaya layanan dan kelangsungan proses mendapatkan izin ekspor," ujarnya.

Tidak Akan Ubah Hubungan Eksportir dan Pembeli

Sebelumnya, DSI telah melakukan masa transisi bersama eksportir sejak kebijakan tersebut diumumkan pada Juni 2026. Proses tersebut mencakup verifikasi dokumen, uji coba sistem serta penyusunan prosedur yang diperlukan sebelum penerapan penuh pada awal 2027.

Luke menegaskan, kehadiran DSI tidak akan mengubah hubungan komersial antara eksportir dan pembeli. Harga, volume, spesifikasi produk serta mekanisme pembiayaan tetap dinegosiasikan oleh para pihak seperti saat ini.

"Kami tidak menggantikan pasar, kami memperkuat pasar," kata dia.

Baca Juga: Timah (TINS) Ungkap Strategi Ekspansi Hingga Perampingan Entitas Bisnis

Selain biaya, Luke menyebut perlindungan informasi komersial menjadi salah satu perhatian pelaku usaha dalam penerapan DSI. Dia memastikan informasi yang disampaikan eksportir akan digunakan untuk kebutuhan verifikasi ekspor dan dijaga kerahasiaannya.

"Informasi komersial yang dibagikan kepada kami akan digunakan untuk verifikasi ekspor dan dilindungi sebagaimana mestinya," ujarnya.

Menurut Luke, DSI akan berperan sebagai integrator data, market enabler serta platform tata kelola. Platform tersebut akan menghubungkan data dan sistem pelaporan yang telah tersedia dalam sistem pemerintah agar proses perdagangan sawit lebih transparan dan dapat ditelusuri.

Dia menambahkan, DSI masih akan melanjutkan dialog dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), eksportir, kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya hingga penerapan pada 1 Januari 2027.

"Komitmen kami adalah membuat perdagangan minyak sawit Indonesia lebih terlihat, lebih dapat ditelusuri dan lebih akuntabel," tandas Luke.

Baca Juga: Terancam Dilarang, Industri Vape Nasional Mohon Perlindungan Presiden Prabowo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News