KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jasa keuangan tak kunjung rampung. Padahal sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian BUMN menyatakan optimistis holding keuangan bisa terbentuk pada April 2019 mendatang.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arief Budiman menjelaskan sejatinya kajian mengenai pembentukan holding jasa keuangan sudah ada dan terus dilakukan. 

Namun, pembentukan holding diakuinya masih harus menunggu inisiatif pemerintah alias Kementerian BUMN selaku pemegang saham. "Kajian sudah ada, sinergi antara Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) pun kan sudah berjalan seperti sinergi IT, penggunaan cloud, dan sinergi EDC," ujar Arif.

Sinergi antar Himbara, lanjut Arief, juga akan diarahkan pada sistem pembayaran (payment system).

Adapun, Arief menjelaskan, pemerintah saat ini tengah fokus pada proses holding yang sudah ada seperti perumahan dan infrastruktur. Oleh karena itu, pembentukan holding jasa keuangan pun belum jadi prioritas lantaran juga masih diperlukannya kajian lebih lanjut.

"Dari sisi institusi keuangan mesti ada kajian soal DPK (dana pihak ketiga), kajian risiko kan perlu dikaji," tutur dia.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyatakan optimistis holding keuangan sudah bisa terbentuk pada pada April 2019. Holding keuangan targetnya terbentuk setelah holding infrastruktur dan perumahan bisa terwujud.

Jika sesuai rencana awal, Danareksa akan ditunjuk sebagai pemimpin hoding jasa keuangan. Nantinya akan ada delapan anggota dari holding keuangan ini. 

Empat diantaranya adalah Bank BUMN, kemudian disusul perusahaan aset manajemen unit (AMU) dari Bahana, Pegadaian, perusahaan sistem pembayaran Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan PNM (Permodalan Nasional Madani).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi