KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemensos) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 79,19 triliun pada 2024. Anggaran tersebut sebagian besar akan digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Tri Rismaharini merinci, alokasi anggaran tersebut antara lain anggaran dukungan manajemen tahun depan sebesar Rp 1,13 triliun dan program perlindungan sosial sebanyak Rp 78,06 triliun. Anggaran program perlindungan sosial digunakan untuk sejumlah hal. Diantaranya, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 28,73 triliun dan anggaran program sembako untuk 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,12 triliun.
Kemudian, anggaran bantuan permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas untuk 133.774 penerima manfaat sebesar Rp 779,09 miliar, anggaran asistensi rehabilitasi sosial anak yatim piatu (Atensi Yapi) untuk 378.755 anak sebesar Rp 454,5 miliar. Selanjutnya, anggaran KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah (RST) untuk 1.500 KPM sebesar Rp 32 miliar, dan lainnya. "Tahun 2024 kami minta tambahan anggaran untuk RST, kami juga minta tambahan untuk honor pendamping PKH," ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Kamis (31/8).
Baca Juga: Anggaran Perlinsos 2024 Capai Rp 493,5 Triliun, Fokus Atasi Kemiskinan Ekstrem Adapun, total usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Sosial untuk tahun 2024 sebesar Rp 2,75 triliun. Anggaran itu digunakan untuk biaya salur bansos PKH/sembako, yatim piatu, lanjut usia dan disabilitas. Kemudian, untuk anggaran program RST, tambahan honor pendamping PKH, program pahlawan ekonomi nusantara (Pena), asuransi kesehatan pendamping sosial, bansos yatim piatu, serta bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas. Lebih lanjut Risma mengatakan, realisasi penyerapan anggaran hingga Agustus telah mencapai Rp 51,11 triliun (64,36%) dari total anggaran Kemensos tahun 2023 sebesar Rp 79,41 triliun. Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Risma menyebut DTKS semakin kredibel dan akuntabel. Tercatat, 139.085.602 data telah padan dengan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil). Menurutnya, data DTKS responsif mengikuti dinamika penduduk. Periode penetapan setiap bulan dari yang sebelumnya dua kali setahun. Selain itu, partisipasi pemerintah daerah terkait DTKS juga sudah dilakukan. Serta ada fitur usul sanggah terkait penerima bansos.
Berdasarkan catatan Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id telah diakses sebanyak 199,13 juta kali sejak diluncurkan hingga 30 Agustus 2023. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Sosial untuk meningkatkan realisasi anggaran untuk 2023. Komisi VIII DPR juga meminta Kemensos terus memperbaiki verifikasi dan validasi DTKS, memperhatikan peneriman manfaat bansos.
Baca Juga: Pemerintah Optimistis Target Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada 2024 Akan Tercapai Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
