KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank daerah yang menerima penempatan dana pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) tengah menyusun strategi ekspansi. Maklum dana tersebut diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani disalurkan menjadi kredit guna memulihkan ekonomi saat pandemi corona.

Senin (27/7), Kementerian Keuangan meneken perjanjian kerjasama (PKS) dengan empat bank: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (BJBR), PT Bank DKI Jakarta PT Bank Pembangunan Jawa Tengah, dan PT Bank SulutGo. Selain empat bank tersebut, ada tiga bank lain yang masih dalam proses verfikasi yaitu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dan PT BPD DIY.

Kepada tujuh bank tersebut, pemerintah menempatkan dana senilai Rp 11,5 triliun. Bank BJB mendapat Rp 2,5 triliun, Bank DKI, Bank Jateng, Bank Jatim masing-masing Rp 2 triliun, kemudian Bank SulutGo, BPD Bali, dan BPD DIY masing-masing Rp 1 triliun.

BPJS Kesehatan vs Asuransi Swasta, Pilih yang Mana?

“Tidak ada syarat apapun kecuali untuk disalurkan untuk kredit sektor produktif, dan leverage minimum dua kali. Misalnya kalau Bank DKI dapat Rp 2 trilun, minimum harus disalurkan menjadi kredit senilai Rp 4 triliun. Dan juga dana tidak boleh untuk beli SBN, atau membeli valas,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Pemerintah tempatkan Rp 11,5 triliun di tujuh bank daerah ini, untuk apa?

Sejumlah bank daerah yang dihubungi Kontan.co.id optimistis dapat mencapai target penyaluran kredit yang ditetapkan pemerintah.

“Target penyaluran dananya sesuai yang ditetapkan pemerintah, minimum dua kali lipat. Kami akan fokus untuk berekspansi ke sektor yang masih bertumbuh baik di Jawa Timur misanya pertanian, industri rumah tangga, kesehatan, dan keuangan,” kata Direktur Keuangan Bank Jatim Ferdian Satyanugraha kepada Kontan.co.id.

Yang menarik, selain akan disalurkan langsung, beberapa bank daerah juga membidik pola kerja sama penyaluran (chanelling) dengan sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR). Maklum sejumlah bank daerah memang merupakan APEX BPR yang berperan sebagai pengayom BPR yang kerap memberikan bantuan likuiditas maupun bantuan teknis.

Ini juga sesuai arahan pemerintah untuk melakukan penyaluran pembiayaan kepada BPR. tujuannya biar jangkauan ekspansi makin luas, sehingga dampak pemulihan ekonominya makin luas.

“Kami bersiap untuk menyalurkan dana kepada UMKM perdagangan, terutama para pedagang pasar yang merupakan basis debitur kami. Kemudian ke sektor pertanian, dan peternakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Selian itu kami juga akan mengucurkan modal kerja kepada BPR di Yogyakarta,” kata Direktur Pemasaran BPD DIY Agus Trimurjanto.

“Sebagai APEX BPR, tentu kami akan juga akan menyalurkan kredit kepada BPR selain tentunya akan kami salurkan sendiri. Namun saat ini kami masih menunggu persetujuan dari pemerintah, semoga permohonan kami disetujui,” timpal Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana Rp 20 triliun yang siap ditempatkan di bank daerah. Dengan Rp 11,5 triliun yang telah diparkir, artinya masih tersisa Rp 8,5 triliun untuk ditempatkan ke sejumlah bank daerah lainnya.

Beberapa bank daerah lain juga berharap dapat jatah penempatan dana pemerintah ini. Sebelumnya kepada Kontan.co.id, Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Antonius Argo Prawiro bilang pihaknya telah mengajukan penempatan dana tersebut.

Sementara Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Syahdan Siregar juga berharap perseroan dapat kebagian jatah. “Kami sangat berharap bisa menjadi salah satu bank yang menerima penempatan dana, karena banyak manfaatnya terutama untuk membantu ekspnasi kredit buat menopang pemulihan ekonomi saat pandemi,” ujarnya.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta dan Jabar ajukan pinjaman Rp 16,5 triliun untuk pemulihan ekonomi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News