KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana segar yang akan diraup PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari aksi korporasi rights issue diproyeksikan dapat mendorong peningkatan rasio penyaluran kredit kepada pelaku UMKM termasuk usaha ultra mikro (UMi) di dalamnya. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan portofolio penyaluran kredit UMKM nasional dari perbankan yang masih kurang dari 20% perlu ditingkatkan. Dia mengakui kehadiran Holding Ultra Mikro yang didanai hasil rights issue BRI akan mendorong peningkatan tersebut.
Bank Indonesia (BI) mencatat, pada Juni 2021 baki debet kredit UMKM mencapai Rp 1.107,6 triliun. Jumlah tersebut bertumbuh sekitar 2,1% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1.084,3 triliun. Porsi kredit UMKM pada Juni 2021 tersebut mencapai 19,62% dari total penyaluran kredit perbankan nasional. Sedangkan pada Juni tahun lalu porsinya sekitar 19,30%. "Kita lihat penggunaan dana hasil rights issue terkait konsolidasi Holding Ultra Mikro sangat besar untuk peningkatan portofolio kredit UMKM," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/9).
Baca Juga: BRI akan pakai 60%-70% dana rights issue untuk modal kerja holding ultra mikro Trioksa menilai BRI menetapkan harga pelaksanaan penerbitan saham baru yaitu Rp 3.400. Dengan harga tersebut ia optimistis penyerapan dana akan maksimal sehingga modal tambahan bagi BRI untuk meningkatkan kinerja Holding UMi dan segmen mikro serta kecil akan sesuai ekspektasi. Di sisi lain Trioksa bilang ketiga entitas anggota holding saat ini telah memiliki basis digitalisasi yang kuat. Dengan integrasi melalui holding, pengembangan digitalisasi tersebut akan dibawa ke level yang lebih tinggi untuk mendukung efisiensi. Selain itu dengan digitalisasi, optimalisasi penyaluran kredit dan pembiayaan melalui big data akan mudah dilakukan. Jangkauan pemberdayaan pun akan semakin meluas yang didukung dengan integrasi jaringan. "Di samping itu, mereka punya kemampuan untuk penguatan konsolidasi sumber daya serta basis pasar UMKM bersama PNM dan Pegadaian yang akan mendukung kinerja," lanjut Trioksa. Trioksa menilai, kehadiran Holding UMi, BRI bersama Pegadaian dan PNM akan mampu mendorong ekspansi usaha mikro lebih baik lagi untuk menembus pasar global. "Kinerja segmen mikro menjadi semakin baik sehingga membuat daya saing globalnya meningkat. Ini pun akhirnya meningkatkan kebutuhan pembiayaannya," tutup Trioksa. Sebelumnya, pada Kamis (9/9) manajemen BRI melaksanakan public expose secara daring. Dalam kesempatan itu Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari mengungkapkan sekitar 60%-70% dana hasil rights issue untuk modal kerja holding UMi bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Sisanya untuk modal kerja bisnis mikro dan kecil. Seperti diketahui, dalam prospektus yang diterbitkan Selasa (31/8), manajemen BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28,213 miliar saham baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp 50 per saham atau sebanyak-banyaknya 18,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I.
Harga pelaksanaan rights issue BBRI Rp 3.400 per saham. Pemerintah akan melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021. Seluruh saham Seri B milik pemerintah dalam Pegadaian PNM akan dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng. Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan inbreng serta eksekusi hak Pemegang Saham Publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 95,92 triliun. Dari total dana tersebut, nilai inbreng sebesar Rp 54,77 triliun dan sisanya Rp 41,15 triliun apabila seluruh pemegang saham publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing. “Untuk rights issue penggunaannya cukup jelas tentunya sekitar Rp 54,7 triliun itu akan menjadi penyertaan BRI di Pegadaian dan juga PNM sebagai konsekuensi dari inbreng pemerintah. Dan maksimal dana tunai yang kita terima itu sekitar R p41 triliun ini akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan dalam rangka pengembangan ekosistem ultra mikro ini kurang lebih 60-70%. Sisanya untuk modal kerja bisnis mikro dan kecil,” kata Viviana dalam kesempatan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi