KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mendapatkan kepastian realokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 12,44 triliun. Dana tersebut merupakan bagian dari strategi otoritas fiskal untuk menambah pembiayaan penanganan virus corona baik untuk kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Adapun secara total, Menkeu mematok realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2021 hingga Rp 76,7 triliun. Artinya, sisa realokasi anggaran belanja K/L masih kurang Rp 64,26 triliun.

Sri Mulyani menegaskan, mekanisme tersebut sudah dijalankan sejak tahun lalu, sehingga K/L diharapkan bisa melakukan penghematan sejak dini. Terlebih, presiden RI sudah mengampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas belanja K/L tahun anggaran 2021 yang telah disetujui sejak Desember tahun lalu. 

Baca Juga: Kemenkeu terbitkan aturan pajak pulsa, token, dan voucer, ini kata Erajaya (ERAA)

“Masa sih mereka akan belanja perjalanan dinas akan sekian banyak? Kayanya enggak. Kita nyisir tapi tidak akan lakukan sebelum menteri kasih tahu. Kalau sampai deadline menteri tidak kasih tahu, ya kita lakukan pokoknya seperti itu. harus ada,” kata Sri Mulyani kepada Kontan.co.id, beberapa waktu lalu.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan realokasi anggaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-30/MK/02/2021 terkait realokasi dan refocusing anggaran belanja K/L 2021. Adapun batas waktu penyampaiannya jatuh pada 19 Januari 2021 lalu.

Budi Karya mengatakan, pemangkasan belanja Kemenhub setara dengan 27,22% dari pagu awal sebesar Rp 45,66 triliun, sehingga alokasi anggaran Kemenhub menjadi Rp 33,22 triliun.

“Refocusing dan realokasi ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksin nasional, penanganan Covid-19, perlindungan sosial dan percepatan PEN,” kata Menhub saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, awal pekan lalu. 

Baca Juga: DRI perkirakan inflasi Januari 2021 sebesar 0,35% mom

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani menambahkan, realokasi belanja K/L masih dalam proses. Dia menargetkan awal Februari seluruh K/L bisa menindaklanjuti arahan dari Menkeu tersebut.

“Arah refocusing dan realokasi belanja K/L tersebut utamanya pada belanja non operasional yang tidak mendesak, serta ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja K/L di tahun ini,” ujar Asko. 

Selanjutnya: Sri Mulyani: Tidak ada pajak baru untuk pulsa, token dan voucer!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi