KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk optimistis bisa memenuhi komitmen penyaluran kredit dari dana penempatan pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perseroan mendapatkan tambahan penempatan dana pemerintah sebesar Rp 5 triliun, sehingga realisasi penempatan uang negara menjadi Rp 10 triliun dari penempatan semula senilai Rp 5 triliun.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan perseroan berkomitmen memenuhi target untuk menyalurkan pembiayaan hingga 3 kali lipat atau sebesar Rp 30 triliun dari dana yang ditempatkan pemerintah di Bank BTN.

"Dengan tambahan tersebut, maka target penyaluran kredit Bank BTN untuk program pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp 30 triliun," ujarnya dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Selasa (29/9).

Baca Juga: Genjot dana murah, BTN luncurkan Batara Spekta

Adapun porsi terbesar dari penyaluran pembiayaan tersebut adalah ke sektor perumahan sesuai dengan bisnis inti Bank BTN.

Pahala menambahkan perseroan akan terus berupaya memaksimalkan ekspansi kredit dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko yang baik.

"Dalam merealisasikan penyaluran kredit Bank BTN tetap memegang prinsip kehati-hatian agar rasio kredit bermasalah terjaga dan debitur juga tidak terbebani dengan cicilan di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini," terangnya.

Lebih lanjut, Pahala menjelaskan kredit kepada sektor properti yang disalurkan Bank BTN menyasar pada lebih dari 170 industri terkait di sektor pembangunan perumahan dan banyak menyerap tenaga kerja.

Sektor properti merupakan sektor yang banyak memanfaatkan bahan baku dari dalam negeri sehingga sektor inilah yang secara tidak langsung memperkuat ekonomi nasional, karenanya pada masa pandemi Covid-19 masih terus bergerak menyesuaikan diri.

"Bahan atau material yang digunakan untuk pembangunan rumah lebih dari 90% sudah diproduksi di Indonesia sehingga tentunya sektor ini cukup strategis," ujarnya.

Baca Juga: DPK bank tumbuh lebih tinggi dibandingkan kredit, apa penyebabnya?

Di Indonesia masih banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. Hal itu ditandai masih ada backlog sebesar 11,4 juta berdasarkan kepemilikan dan 7,6 juta berdasarkan hunian. Tentu masih besarnya backlog ini membuka peluang ekspansi bisnis properti.

Di sisi lain tingginya backlog ini juga menunjukkan masih besarnya ruang untuk penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR). "Ini menunjukkan adanya prospek dan juga kebutuhan atau permintaan yang masih sangat tinggi," tegas Pahala.

Selanjutnya: Antisipasi risiko di tengah pandemi, bank bentuk pencadangan hingga 200% terhadap NPL

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi