JAKARTA. Dana Pensiun Pertamina mengaku tak takut dengan kehadiran Program Pensiun dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bahkan bila program pensiun dari pekerja Pertamina dialihkan ke badan sosial eks PT Jamsostek tersebut, mereka mengklaim masih bisa membayar kewajiban kepada pensiunan BUMN Migas tersebut. Presiden Direktur Dapen Pertamina Helmi Kamal Lubis menyebut program mandatori dari pemerintah tersebut memang berpotensi menghilangkan iuran yang saat ini masuk ke kantong mereka. Namun menurut dia, saat ini aset yang mereka kelola lebih dari cukup untuk membayar liabilitas seperti biasa. Ia mencontohkan total dana kelolaan mereka per akhir tahun lalu ada di angka RP 10,5 triliun. Dari dana tersebut pihaknya berhasil meraup hasil investasi sebesar Rp 2,7 triliun. Di sisi lain, tiap tahunnya mereka membayar manfaat pensiun sebesar Rp 950 miliar. Sementara rata-rata iuran pensiun yang masuk ke kantong Dapen Pertamina tiap tahun hanya berkisar Rp 100 miliar. "Jadi kalau Pertamina tidak masukin iuran lagi pun kita tak pengaruh," kata dia, Kamis (14/5). Helmi bilang bila iuran yang biasa masuk itu tak lagi mengucur, pihaknya tinggal bekerja untuk memperoleh hasil investasi setinggi mungkin. "Tinggal bagaimana kita muterin uangnya agar maksimal," tegasnya. Meski mengaku tak ada masalah, namun toh ia tetap menilai program Jaminan Pensiun tersebut terlalu berisiko. Dimana dana kelolaan yang begitu besar hanya diatur oleh satu pihak. Sehingga bila nanti terjadi suatu masalah maka dampaknya akan teramat besar. Bahkan hal terebut dikatakan Helmi cukup sering terjadi di beberapa negara. Yang buntutnya, kebangkrutan negara menjadi risiko terbesar yang harus dihadapi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan