JAKARTA. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah. Dari 63 kapal proyek migas lepas pantai berbendera asing yang beroperasi di Indonesia saat ini, baru 13 diantaranya yang menunjukkan komitmen memenuhi azas cabotage. “Data tersebut saya peroleh dari BP Migas, akhir Desember 2010 mereka akan segera berbendera merah putih,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto, Selasa (23/2). Menurut Johnson, dari 16 kapal tersebut ada yang kontraknya melebihi Januari dan Mei 2011. Namun ke 16 kapal tersebut tidak termasuk empat kapal yang diberikan kelonggaran penerapan cabotage sesuai instruksi Ditjen Migas. Yaitu kapal jenis seismik 3D, drilling ship, construction boat, dan jack up rig. Karena keempat jenis kapal itu belum bisa disediakan perusahaan kapal dalam negeri. Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Herawati Legowo meminta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk mengajukan permohonan dispensasi pelaksanaan asas tersebut. Di mana dalam permohonan dispensasi yang diajukan itu, KKKS diminta untuk memaparkan jenis kapal yang digunakan dalam operasi mereka di lepas pantai. Termasuk ketersediaan kapal dan alasan harus menggunakan kapal berbendera asing.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Dari 63 Kapal Asing, Baru 13 Yang Berkomitmen Ikuti Azas Cabotage
JAKARTA. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah. Dari 63 kapal proyek migas lepas pantai berbendera asing yang beroperasi di Indonesia saat ini, baru 13 diantaranya yang menunjukkan komitmen memenuhi azas cabotage. “Data tersebut saya peroleh dari BP Migas, akhir Desember 2010 mereka akan segera berbendera merah putih,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W Sutjipto, Selasa (23/2). Menurut Johnson, dari 16 kapal tersebut ada yang kontraknya melebihi Januari dan Mei 2011. Namun ke 16 kapal tersebut tidak termasuk empat kapal yang diberikan kelonggaran penerapan cabotage sesuai instruksi Ditjen Migas. Yaitu kapal jenis seismik 3D, drilling ship, construction boat, dan jack up rig. Karena keempat jenis kapal itu belum bisa disediakan perusahaan kapal dalam negeri. Sebelumnya, Dirjen Migas Evita Herawati Legowo meminta Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) untuk mengajukan permohonan dispensasi pelaksanaan asas tersebut. Di mana dalam permohonan dispensasi yang diajukan itu, KKKS diminta untuk memaparkan jenis kapal yang digunakan dalam operasi mereka di lepas pantai. Termasuk ketersediaan kapal dan alasan harus menggunakan kapal berbendera asing.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News