KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Guna menyelesaikan restrukturisasi gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya, pemerintah telah berencana untuk mendirikan IFG Life. Pendirian usaha baru ini akan mendapat setoran modal sebesar Rp 26,7 triliun.

Ketua Panitia Kerja Jiwasraya DPR RI Aria Bima menyatakan dalam penyelamatan dan pengembalian dana Nasabah Jiwasraya, Komisi VI dan pemerintah telah mengambil opsi untuk restrukturisasi, transfer dan bail in. Artinya pemerintah akan ada dukungan dana dari pemegang saham secara tidak langsung dari PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG).

Ia menjelaskan divestasi Jiwasraya Putera tidak bisa dilakukan sehingga dibutuhkan dana untuk opsi restrukturisasi, transfer, dan bail in sebesar Rp 22 triliun yang akan dipenuhi dari APBN 2021. “Setelah mencermati ketersediaan APBN 2021, maka penyertaan Modal Negara (PMN) sekurang-kurangnya Rp 12 triliun. Lalu penerbitan surat utang BPUI setinggi-tingginya Rp 10 triliun sebagai penghubung (ke APBN 2022),” ujar Aria dalam rapat kerja dengan kementerian BUM pada Senin (30/11).

Baca Juga: Pendapatan Sinar Mas Multiartha (SMMA) turun di kuartal III, ini sebabnya

Ia bilang surat utang BPUI itu nantinya bakal diserap sepenuhnya oleh Taspen. Ia meyakini, surat berharga bertenor 2 tahun itu bisa dilunasi sebelum jatih tempo.

Sedangkan pada 2022, pemerintah akan melakukan PMN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan digunakan untuk melunasi obligasi dan bunga yang telah diterbitkan oleh BPUI tadi.

Selain itu, BPUI juga melakukan fundraising sebesar Rp 4,7 triliun dari anak holding BPUI. Pengumpulan dana itu diambil dari deviden anggota holding. “Menggunakan PMN, penerbitan surat utang, fundraising anggota holding. Pada 2021, maka BPUI akan setor modal ke IFG Life sebesar Rp 26,7 triliun,” jelas Aria.

Ia juga menjelaskan selain opsi restrukturisasi, transfer, dan bail in masih ada dua opsi lainnya yang tidak diambil.

Baca Juga: Garap segmen koperasi, LinkAja jalin kerja sama dengan Kospin Jasa

Pertama, opsi bail out yakni dukungan dana dari pemerintah bila masalah Jiwasraya berdampak sistemik, Namun dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asuransi tidak termasuk dalam kategori sistemik.

“Opsi ketiga yakni likuidasi atau pembubaran perusahaan. Ini tidak kita pilih, mengingat ada 2,5 juta nasabah merupakan kalangan pekerja yang berpenghasilan mengah ke bawah,” pungkas Aria.

Selanjutnya: Premi unitlink menyumbang 63,9% total pendapatan premi asuransi jiwa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi