KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa pelepasan saham (divestasi) PT Freeport Indonesia sebesar 51% tidak dalam bentuk skema penawaran saham ke publik (Initial Public Offering/IPO).

Menurut Darmin, skema IPO sudah tidak bisa lagi digunakan oleh pemerintah. Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) yang membolehkan divestasi PT Freeport Indonesia dilakukan dengan skema IPO. Namun aturan itu sudah tidak berlaku.

“Pemerintah beli sahamnya. Dahulu itu, aturan kita memang tidak konsisten, berubah-ubah. Di dalam Kontrak Karya (KK) sebenarnya, yang namanya divestasi itu tidak dibilang pakai IPO. Nah, pernah ada PP yang bilang pakai IPO boleh, tapi itu sudah dicabut,” kata Darmin di sela-sela acara Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10).

Sebelumnya, dalam surat tanggal 28 September 2017 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Hadiyanto, Freeport berkeinginan agar divestasi awal dilakukan sesegera mungkin melalui daftar IPO dan divestasi penuh berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Darmin melanjutkan, terkait pembelian saham yang akan dilakukan oleh holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Holding BUMN ini menurutnya masih tetap disiapkan oleh pemerintah terlepas dari alotnya pembahasan antara pemerintah dan Freeport.

“Holding ini yang penting perundingannya selesai. Pak Budi (G Sadikin) kan sudah mulai di Inalum. Itu kan bagian dari proses,” ujarnya. Nantinya, ditargetkan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum), sebagai pemimpin holding BUMN pertambangan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto