JAKARTA. Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menggodok rencana pengenaan pajak tanah yang tidak produktif (idle). Rencana ini muncul dengan tujuan mengurangi ketimpangan di Indonesia karena tingginya harga tanah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari cara supaya investasi masyarakat tidak lagi lagi pada instrumen tanah. “Orang malah investasinya tanah, enggak lucu itu. Beli saja instrumen investasi lainnya,” kata Darmin di Hotel Le-Meridien, Jakarta, Kamis (26/1). Darmin mengatakan bahwa masyarakat saat ini memakai uang terlalu banyak untuk spekulasi tanah. Bahkan menyimpan tanah secara berlebihan.
Adapun Indonesia menurut Darmin memiliki tingkat saving yang rendah karena terlalu asik membeli tanah. Di sisi lainnya, modal asing malah beredar di pasar modal. Ia memberi contoh, porsi asing di pasar saham lebih dari 55%. Itu berarti, kebanyakan investor Indonesia tidak membeli. “Itu artinya kita tidak bisa beli, itu artinya saving-nya kerendahan. Baik konglomerat atau perorangan sama saja,” ujarnya. Menurut pantauan Darmin, di pinggir Jakarta ada banyak tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan sebagai lahan yang produktif, akibatnya harga tanah semakin melonjak dan kepemilikannya tinggi. Bila kebijakan ini diterapkan, nantinya diharapkan bisa mendorong pasar modal Indonesia. Pasalnya, ia kurang puas dengan jumlah perusahaan yang go public di bursa tahun 2016 yang hanya sebanyak 15 perusahaan.
