MAKASSAR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07). "Kebijakan ini sudah ada 8 bulan yang lalu, tapi akan dipublikasi pada Agustus. Kebijakan ini guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang ditunjukan oleh rasio gini sebesar 0,394," ungkap Darmin. Selanjutnya Darmin menjelaskan kondisi perekonomian bangsa tumbuh 5,2%. Rinciannya inflansi mencapai 4,5%, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi ke level 10,7% dan pengangguran walau sempat mengalami fluktuatif kini di kisaran level 6,6%. "Kita tidak terlalu yakin angka kemiskinan di bawah angka 10%. Sebab ini akan menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak rakyat miskin yang tidak memiliki rumah, tidak punya pendidikan yang memadai, dan tidak punya usaha untuk hidup," ungkap Darmin. Melihat ketimpangan yang masih besar ini maka Presiden Jokowi meminta Darmin membuat dasar kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan kesejahteraan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus
MAKASSAR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07). "Kebijakan ini sudah ada 8 bulan yang lalu, tapi akan dipublikasi pada Agustus. Kebijakan ini guna mengatasi ketimpangan kesejahteraan yang ditunjukan oleh rasio gini sebesar 0,394," ungkap Darmin. Selanjutnya Darmin menjelaskan kondisi perekonomian bangsa tumbuh 5,2%. Rinciannya inflansi mencapai 4,5%, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi ke level 10,7% dan pengangguran walau sempat mengalami fluktuatif kini di kisaran level 6,6%. "Kita tidak terlalu yakin angka kemiskinan di bawah angka 10%. Sebab ini akan menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak rakyat miskin yang tidak memiliki rumah, tidak punya pendidikan yang memadai, dan tidak punya usaha untuk hidup," ungkap Darmin. Melihat ketimpangan yang masih besar ini maka Presiden Jokowi meminta Darmin membuat dasar kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan kesejahteraan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News