KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa Online Single Submission (OSS) bakal berjalan dulu di Kemko Perekonomian sebelum diambil alih oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini atas usulan Presiden Joko Widodo.

Dengan demikian, Darmin mengatakan, hal ini membuat anggaran kementeriannya bertambah. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 53,33 miliar diperuntukkan selama enam bulan ke depan.

Tambahan anggaran itu, menurut Darmin, digunakan untuk menyewa sistem, cloud untuk data, hingga gaji pegawai. "Karena kalau beli bisa mahal sekali," kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Darmin menyebutkan, yang mengoperasikan OSS di Kementerian Koordinator Perekonomian pada enam bulan pertama nanti adalah tim dari Indonesia National Single Window (INSW). Di saat yang sama, Darmin bilang, BKPM harus menyelesaikan perubahan organisasi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Ia melanjutkan, OSS sendiri di Kemenko Perekonomian sebenarnya bisa dilakukan sebelum Lebaran 2018. Namun demikian, jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah padat dan libur lebaran sudah sebentar lagi. Sementara, PP pelaksanaan OSS di kementeriannya belum diteken oleh Jokowi.

"Hari kerja tinggal hari ini dan besok. Jadi bingung saya. Sementara saya kira PP-nya mungkin bisa diteken hari ini, tetapi kalau diteken besok gimana?" ujarnya.

Asal tahu saja, Kemko Perekonomian pada telah mengajukan kebutuhan tambahan anggaran kepada DPR RI. Total anggaran yang diajukan kepada Banggar sebesar Rp 482,6 miliar. Pada dasarnya, pagu yang dibutuhkan tanpa adanya tambahan sebesar total Rp 414,1 miliar.

Rincian anggarannya, untuk program koordinasi kebijakan bidang perekonomian sebesar Rp 318,7 miliar, dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 163,9 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto