JAKARTA. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang merata di tiap daerah, Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK memiliki fokus utama pada wilayah di luar Pulau Jawa. Dengan harapan, kawasan tersebut dapat aktif menjaring investor.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menegaskan, pemerintah tidak ingin badan pengelola KEK hanya cari untung dari kenaikan harga lahan. Dengan hanya menunggu investor, hingga harga tanah naik.

"Pemerintah akan terus membangun infrastruktur untuk akses ke KEK. Maka badan pengelola harus aktif dengan tidak hanya menunggu harga tanah naik baru mengundang investor," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Tak hanya KEK yang jadi program andalan untuk menarik investor. Saat ini, Indonesia juga turut terlibat dalam jalur sutra modern atau One Belt One Road (OBOR) yang digagas oleh pemerintah China.

"KEK adalah bagian dari infrastruktur kegiatan ekonomi yang akan mendorong kegiatan investasi agar lebih menyebar ke seluruh nusantara. Indonesia punya beberapa akses jalur perdagangan dunia," jelas Darmin.

Sampai saat ini pemerintah telah menetapkan 11 KEK, yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebelas kawasan tersebut adalah KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.

Darmin bilang, beberapa KEK sudah mulai beroperasi, namun ada juga yang belum. Tentu ada faktor khusus di daerah yang menarik bagi investor, misalnya keadaan alam. Ini ada di KEK Mandalika yang cocok untuk kegiatan pariwisata. Ada pula kawasan yang cocok untuk pengembangan hilirisasi hasil perkebunan seperti di KEK Sei Mangkei.

"Kita percaya dengan kekhasan dan kekhususan yang dimiliki setiap kawasan dan insentif yang diberikan pemerintah, itu akan cukup menarik minat investasi," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini