JAKARTA. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan kini memasuki fase penting dengan ditandatanganinya sindikasi pembiayaan senilai Rp 840 miliar. Pembangunan proyek ini segera dimulai tahun depan, setelah terkatung-katung sejak lama.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memang serius di proyek ini. Jokowi selalu mengingatkan jajarannya untuk segera merealisasikan proyek tersebut.

Ujungnya, financial closing yang terjadi hari ini merupakan hasil percepatan enam bulan dari target awal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Darmin Nasution mengatakan bahwa dengan percepatan ini proyek ini dapat segera dikerjakan.

Pasalnya, selama ini proyek yang ditargetkan bisa beroperasi pada pertengahan 2019 ini telah berjalan lambat. "Proyek ini sebenarnya sudah pernah direncanakan saat zaman Kolonial Belanda. Tahun 1975 Indonesia menginisiasi proyek ini walaupun ini baru efektif 2015. Pemerintah kolonial sudah mulai pada 1917. Itu menyatakan betapa lambatnya kita membangun infrastruktur," kata Darmin pada penandatanganan sindikasi pembiayaan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (30/12).

Dalam proyek ini, PT Indonesia Infrastructure Finance (IFF) bertindak sebagai Mandated Lead Arranger (MLA) atau pihak yang mengatur dan mencarikan pendanaan sindikasi untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan. IIF berpartisipasi dalam pembiayaan sebesar Rp 550 miliar Adapun PT SMI merupakan salah satu anggota sindikasi pembiayaan proyek ini.

Asal tahu saja, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional Dipercepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp 2,3 triliun ini menggunakan skema kpbu.

Proyek yang sudah diwacanakan selama 40 tahun ini merupakan proyek kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) water sector pertama di indonesia yang mencapai financial closing.

Oleh karena itu, Darmin berharap proyek lain segera meniru kesuksesan financial closing proyek Umbulan ini. "Tidak bisa kita mengandalkan APBN dan APBD tetapi gimana menyertakan swasta untuk melakukan pekerjaan yang kita anggap produk yang sifatnya pelayanan dasar. Ternyata sekarang ini bisa sebagai sistem kerjasama pemerintah dan dunia usaha," kata Darmin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto