KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menyoroti neraca keuangan badan usaha milik negara (BUMN) yang terlibat dalam proyek infrastruktur yang memburuk. Utang perusahaan pelat merah ini membengkak gara-gara pemerintah jorjoran membangun infrastruktur. Tapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, neraca keuangan BUMN konstruksi yang melemah bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ini justru menunjukkan produktivitas lantaran banyak proyek yang mereka kerjakan. "Tentu, dalam prosesnya ada saja BUMN yang kesulitan (keuangan), mismatch, dan macam-macam, tetapi itu tidak masalah. Kalau muncul persoalan seperti itu, namanya problem of growth," ujar Darmin, Jumat (23/3).
Yang semestinya menjadi kekhawatiran adalah, jika BUMN itu tidak punya pekerjaan. "Sorotan yang ada saat ini timbul karena banyak kerjaan," imbuh Darmin. Sebelumnya, Analis S&P Xavier Jean mengungkapkan, tahun lalu, utang empat perusahaan konstruksi besar milik negara melonjak 57% menjadi Rp 156,2 triliun rupiah (US$ 11,3 miliar). Ini alarm utang yang berlebihan untuk mendanai infrastruktur.
