JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, kewajiban menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam transaksi valas bukan untuk membatasi transaksi valas. “Ini hanya untuk instrumen mengecek kepatuhan pembeli valas atas NPWP," ujar Darmin, Jumat (14/11).Malah, agar tujuan mengecek kepatuhan pembayaran pajak lewat transaksi valas berjalan optimal seharusnya besaran nominal yang ditetapkan lebih kecil lagi. "Ini menjadi kurang efektif bila dibandingkan kalau kewajiban menyertakan NPWP dalam transaksi valas US$ 10.000 per transaksi," sambungnya. Darmin mengaku terkejut atas kebijakan BI yang menyebutkan kewajiban menyertakan NPWP hanya untuk transaksi valas di atas US$ 100.000 per bulan. Alasannya, kesepakatan awal pemerintah dan BI menetapkan nilai transaksi yang dimaksud adalah mulai di atas US$ 10.000 per transaksi. "Sebelum peraturan itu di terbitkan, BI mengadakan rapat dewan gubernur (RDG) dan memutuskan seperti itu dan memang yang berhak menentukan itu BI," beber Darmin. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Darmin : Penyertaan NPWP Bukan Untuk Membatasi Transaksi
JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, kewajiban menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam transaksi valas bukan untuk membatasi transaksi valas. “Ini hanya untuk instrumen mengecek kepatuhan pembeli valas atas NPWP," ujar Darmin, Jumat (14/11).Malah, agar tujuan mengecek kepatuhan pembayaran pajak lewat transaksi valas berjalan optimal seharusnya besaran nominal yang ditetapkan lebih kecil lagi. "Ini menjadi kurang efektif bila dibandingkan kalau kewajiban menyertakan NPWP dalam transaksi valas US$ 10.000 per transaksi," sambungnya. Darmin mengaku terkejut atas kebijakan BI yang menyebutkan kewajiban menyertakan NPWP hanya untuk transaksi valas di atas US$ 100.000 per bulan. Alasannya, kesepakatan awal pemerintah dan BI menetapkan nilai transaksi yang dimaksud adalah mulai di atas US$ 10.000 per transaksi. "Sebelum peraturan itu di terbitkan, BI mengadakan rapat dewan gubernur (RDG) dan memutuskan seperti itu dan memang yang berhak menentukan itu BI," beber Darmin. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
