JAKARTA. Bank Indonesia (BI) meminta perbankan memiliki pengawasan internal (internal control) untuk mencegah potensi kejahatan dan kebocoran dana perbankan. Pasalnya sekuat apa pun pengawasan kasus kejahatan perbankan akan selalu ada jika terjadi kolusi di antara internal perbankan.

Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia mengakui BI melihat penyalahgunaan wewenang menjadi penyebab kasus pembobolan dana nasabah di Citibank Indonesia. "Ini ada penyalahgunaan standard operasional procedure (SOP)," ungkap Darmin, dalam rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI bersama dengan BI dan Kepolisian Republik Indonesia, Selasa (5/4).

Bank sentral memantau bahwa internal control perbankan masih minim dijalankan secara ketat, seperti tidak adanya cek dan ricek terhadap transaksi nasabah, kurangnya pengawasan supervisor terhadap bawahan, serta kurangnya pengawasan layanan perbankan Citigold. "Hal tersebut membuat transaksi perbankan rentan kejahatan perbankan" tambah Darmin.

Darmin bilang, kelalaian nasabah juga menjadi penyebab kejahatan perbankan yang terjadi di Citibank. Nah, nasabah cenderung kurang berhati-hati sehingga menjadi praktek-praktek rawan seperti menitipkan blangko kosong yang telah ditandatangani kepada petugas bank, memberikan password, PIN kepada petugas bank, yang menjadi godaan terhadap petugas bank.

Soal kasus penagih utang (debt collector), boss BI ini menuturkan tindakan minimnya etika debt collector bisa terjadi di bank mana saja, namun kasus tersebut dapat menjadi catatan BI dalam menyelesaikan dan pencegahan ke depan.

BI sendiri masih harus mengikuti perkembangan penelitian kasus debt collector tersebut. Namun menurut Darmin, Peraturan BI dan Surat Edaran BI telah mengakomodasi ketentuan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan kredit.

Ia menambahkan, saat ini memang tidak ada undang-undang penagihan oleh pihak ketiga, akan tetapi undang-undang pidana dan HAM telah melarang praktek-praktek kekerasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.