JAKARTA. Pemerintah masih ingin memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia setelah naik 15 peringkat dari posisi 106 ke peringkat 91. Bahkan pemerintah menargetkan peringkat EoDB meroket ke posisi 40 besar di dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam melakukan perbaikan kemudahan dalam berusaha diperlukan aturan pelaksanaan yang memuat standar dan kriteria. Hal tersebut, kata Darmin, sebenarnya telah diperintahkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Darmin bilang, dalam Undang-Undang tersebut pemerintah diamanatkan untuk membuat aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) mengenai norma standar prosedur dan kriteria yang dibuat oleh kementerian atau lembaga (K/L).
Darmin: Perlu PP standar kriteria K/L untuk EoDB
JAKARTA. Pemerintah masih ingin memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia setelah naik 15 peringkat dari posisi 106 ke peringkat 91. Bahkan pemerintah menargetkan peringkat EoDB meroket ke posisi 40 besar di dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam melakukan perbaikan kemudahan dalam berusaha diperlukan aturan pelaksanaan yang memuat standar dan kriteria. Hal tersebut, kata Darmin, sebenarnya telah diperintahkan oleh Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Darmin bilang, dalam Undang-Undang tersebut pemerintah diamanatkan untuk membuat aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) mengenai norma standar prosedur dan kriteria yang dibuat oleh kementerian atau lembaga (K/L).
