KONTAN.CO.ID - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengajukan rencana anggaran pada tahun depan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam usulan tahun depan, Kemenko Perekonomian memasukkan anggaran untuk program baru, yakni single submission.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, program single submission ini sejalan dengan penugasan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan adanya perpres percepatan kemudahan investasi. Program percepatan ini, menurut Darmin, membutuhkan dana sebesar Rp 79,76 miliar.

“Percepatan berusaha sebesar Rp 79,76 miliar karena Presiden Jokowi ingin itu dilaksanakan di satu gedung. Jadi, ini biaya gedung,” kata Darmin di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9).

Darmin melanjutkan, program ini dicanangkan lantaran proses investasi saat ini masih tergolong rumit dan tidak terintegrasi. Ia memberi contoh, di sektor ESDM, perlu waktu 3-5 tahun untuk urus izin berbisnis. Ini terlalu lama dibanding negara-negara lainnya.

“Ujungnya kami ingin dengan satu pintu. Kami gunakan single submission. Orang cukup datang ke satu gedung dan ini akan selesai semuanya. Kami sedang mulai prosesnya,” ujarnya

Program ini sendiri baru akan mulai dilaksanakan pada awal 2018. Namun, Darmin mengatakan, ada satgas yang sudah mulai kerja pada Oktober 2017 ini.

Secara keseluruhan, pagu anggaran RAPBN 2018 di Kemenko Perekonomian sendiri Rp 414,427 miiar dengan kekurangan Rp 118,739 miliar. Total kebutuhannya sendiri sebesar Rp 533,167 miliar. Darmin optimistis, tahun ini anggaran akan dibelanjakan 95% dari pagunya. Hal ini sama dengan yang terjadi pada tahun lalu.

Catatan saja, selain percepatan investasi, ada juga sejumlah penugasan-penugasan khusus di Kemenko Perekonomian, yakni mengembangkan e-commerce melalui roadmap nasional dengan Kemenkominfo dan kementerian lainnya, program inklusi keuangan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan paket-paket kebijakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia