JAKARTA. Pelaku industri bisnis berbasis air mengatakan dampak dari dibatalkannya Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu (18/2), membuat dasar hukum bisnis berbasis air menjadi tidak jelas. Triyono Prijosoesilo, Ketua Asosiasi Minuman Ringan Indonesia mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari putusan tersebut. Namun dengan dicabutnya UU tersebut, maka dasar hukum untuk bisnis berbasis air menjadi tidak jelas. "Segala kegiatan usaha perlu badan hukum, nah ini perlu landasan hukum. Ketika UU ini dicabut, dasar hukumnya menjadi bagaimana?" Ujar Triyono pada KONTAN, Kamis (20/2).
Dasar hukum bisnis berbasis air jadi tak jelas
JAKARTA. Pelaku industri bisnis berbasis air mengatakan dampak dari dibatalkannya Undang-Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) oleh Mahkamah Konstitusi pada Rabu (18/2), membuat dasar hukum bisnis berbasis air menjadi tidak jelas. Triyono Prijosoesilo, Ketua Asosiasi Minuman Ringan Indonesia mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari putusan tersebut. Namun dengan dicabutnya UU tersebut, maka dasar hukum untuk bisnis berbasis air menjadi tidak jelas. "Segala kegiatan usaha perlu badan hukum, nah ini perlu landasan hukum. Ketika UU ini dicabut, dasar hukumnya menjadi bagaimana?" Ujar Triyono pada KONTAN, Kamis (20/2).