KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 2,3 juta data pribadi penduduk Indonesia dikabarkan bocor akibat ulah hacker. Kebocoran tersebut berasal dari data pemilih dalam pemilihan umum (pemilu). 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate memastikan akan langsung melakukan pengamanan dan penelusuran terkait bocornya data tersebut.

Baca Juga: Dugaan kebocoran data kependudukan di DPT Pemilu, ini penjelasan KPU

"Sebagai tindak lanjut, Kemkominfo, KPU bersama BSSN akan segera melakukan peningkatan keamanan dan menelusuri penyebab kejadian ini," ujar Johnny kepada wartawan, Jumat (22/5).

Johnny bilang, sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang melakukan pengumpulan data pemilih. Sehingga keamanan baik pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan harus menjadi perhatian.

Tidak saja perkara teknis, masalah payung hukum pun harus menjadi perhatian. Asal tahu saja, saat ini memang Indonesia belum memiliki aturan mengenai data pribadi.

Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) memang masih dalam proses pembahasan. RUU PDP masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2020.

Baca Juga: Data jutaan warga diduga bocor, Kemendagri: Jangan khawatir, data e-KTP aman

"Kami meyakini DPR RI juga mempunyai pandangan yang sama dimana RUU PDP perlu segera diselesaikan," terang Johnny.

Editor: Tendi Mahadi