KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Sosial (Kemsos) mengaku telah memberikan data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) sebanyak 7 juta keluarga ke perbankan untuk pencetakan kartu. Itu berarti, masih ada sekitar 3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih harus divalidasi ulang oleh pemerintah untuk mencapai target 10 juta penerima pada tahun depan. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos) Andi ZA Dulung mengatakan, pihaknya kini masih terus melakukan validasi data penerima BPNT. Validasi data perlu dilakukan untuk menghindari salah sasaran akibat data penerima sudah meninggal atau tak berhak menerima. Apalagi, menurutnya, dari
data base yang ada saat ini,
margin error-nya sekitar 10%. "Untuk tahun 2018, kami sudah berikan data ke perbankan sebanyak tujuh juta keluarga penerima manfaat (KPM). Akan terus kami berikan bertahap dan kami rapikan," ujar Andi, Senin (18/12).
Untuk mempercepat validasi data penerima BPNT, Andi bilang, pemerintah mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan validasi data KPM lewat sistem informasi kesejahteraan
next generation milik Kemsos. Sebab saat ini dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia baru 300 daerah yang memberikan data. Data dari daerah yang masuk ke Kemsos akan diteruskan dan diproses. "Jadi tidak perlu menunggu data satu kabupaten selesai dulu, baru dikirim. Karena
link online, jadi bisa terus diperbaiki datanya," imbuh Andi. Validasi ulang Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pangan non tunai ke 10 juta keluarga tahun depan. Validasi data perlu dilakukan karena sejumlah lembaga menilai bantuan sosial yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir tidak tepat sasaran. Menurut kajian Bank Dunia, program Bansos yang digulirkan pemerintah tidak tepat sasaran lantaran karena belum diterima oleh masyarakat yang benar-benar miskin dan rentan. Oleh karena itu Bank Dunia menyarankan pemerintah membenahi data penerima Bansos dengan membuat database bersama dan menyiapkan pemutakhiran data. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati bilang, BNI bersama bank-bank yang terhimpun dalam himpunan bank milik negara (Himbara) telah menerima data yang telah divalidasi oleh Kemsos. Meski begitu, Himbara kembali melakukan validasi ulang lantaran kerap ada data ganda yang terselip dalam proses validasi yang dilakukan oleh Kemsos. Jika terdeteksi ada data ganda, Himbara akan menghapus data ganda ini. "Himbara tetap melakukan
cleansing sebelum membuka rekening kolektif. Kami validasi kembali dengan menggunakan NIK atau nomor khusus penerima Bansos," ujar Sulistyowati, Senin (18/12).
Setelah proses validasi data, Himbara akan memasukkan data tersebut ke dalam
dashboard e-wallet yang terintegrasi dengan anggota Himbara lainnya. Setelah pembukaan rekening dan melakukan personalisasi kartu, Himbara akan mengembalikan data tersebut ke kantor cabang padanan untuk melakukan verifikasi ulang bersama pendamping di daerah. Tujuannya untuk memastikan kembali apakah data yang dimaksud benar-benar KPM. "Setelah itu baru kami aktivasi rekening," ujar Sulistyowati. Himbara juga telah menyelesaikan kepastian penyaluran BPNT di daerah pelosok yang kerap menjadi daerah irisan penyaluran. Menurut Sulistyowati ada 13 daerah remote yang dibagi, enam daerah untuk BNI, lima daerah untuk Mandiri dan dua daerah BTN. Ekonom Institute National Development and Financial (Indef) Bhima Yudhistira bilang, sampai saat ini kriteria penerima bansos tak jelas dan masih kental dengan kepentingan politik. Karenanya, Bhima menilai sosialisasi bansos harus dibarengi sosialisasi pengaduan terhadap penyimpangan bansos. "Harus ada pos pengaduan dan setiap hasil pengaduan itu dipublikasikan, sehingga masyarakat bisa melihat tingkat penyimpangannya," ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Dupla Kartini
