KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak wabah virus corona (Covid-19).

Sebelumnya masalah bansos terhambat pada data penerima sehingga terjadi beberapa kalo revisi. Banyak daerah yang kembali menarik data yang telah disampaikan untuk mengubah data.

Saat ini, data pemberian data penerima telah ditutup oleh pemerintah. Seluruh data dan amggaran sudah diserahkan kepada PT POS sebagai penyalur bansos.

Baca Juga: Hore! paket Bansos Tahap 2 mengalir di Jakarta, cek nama Anda dan simak tanggalnya

"Jadi untuk minggu ini kita harapkan sampai sabut bsia tercapai sampai dengan 8,3 juta kepala keluarga (KK) totalnya," ujar Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat terbatas, Selasa (19/5).

Masalah data memang menjadi kendala utama dalam penyaluran bansos. Meski begitu, permasalahan tersebut berada di daerah sebagai pihak pembuat data.

Pasalnya dalam penyaluran bansos ini penerima boleh merupakan pihak yang berada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik kemensos. Sehingga DTKS tidak menjadi acuan dalam penyaluran.

Kemensos pun tak ikut melakukan verifikasi dan validasi data. Seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kecepatan penyaluran bansos.

"Kami serahkan ke pemda, jadi data itu yang kami terima. Jadi kami tidak lagi melakukan validasi dan verifikasi data nanti akhirnya kecepatan yang diminta presiden tidak tercapai," terang Juliari.

Asal tahu saja, Presiden Joko Widodo memang meminta agar bansos segera disalurkan sebelum Idul Fitri. Hal itu mengingat bansos diperlukan masyarakat di tengah lesunya ekonomi akibat Covid-19.

Baca Juga: Jokowi instruksikan penyederhanaan prosedur penyaluran bansos yang berbelit-belit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat