KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dugaan kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian banyak pihak. Data yang diperjualbelikan secara online itu tak lepas dari sorotan BPJS Watch.

BPJS Watch meminta pemerintah mengambil langkah cepat mengingat data tersebut hal yang penting. "Kebocoran data ini harus dituntaskan oleh pemerintah. Kebocoran data kepesertaan ini juga akan berdampak pada kebocoran data medis rakyat Indonesia yang dikelola BPJS Kesehatan," ujar Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Kontan.co.id, Minggu (23/5).

Timboel meminta agar pemerintah mencari penyebab bocornya data tersebut. Bila kebocoran data berasal dari peretasan maka membuktikan pengaman sistem BPJS Kesehatan masih rendah.

Masalah lain dalam pengelolaan data tersebut juga dikaitkan dengan banyak aplikasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Total terdapat enam aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Ada dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan, ini kata BPJS Watch

BPJS Kesehatan disebut tidak bisa memastikan beberapa framework dan standard tata kelola TI yang diimplementasikan BPJS Kesehatan untuk menjamin keamanan aplikasi-aplikasi di BPJS Kesehatan. Timboel mendorong adanya penyederhanaan dalam aplikasi yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Sebaiknya memang aplikasi yang ada di BPJS Kesehatan juga bisa disederhanakan jumlahnya sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam mengelola program JKN," terang Timboel.

Kebocoran data ini menjadi hal yang sangat serius karena akan memiliki dampak bagi banyak hal. Dia meminta masalah ini segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memanggil Direksi BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Kasus dugaan kebocoran data, Bareskrim akan panggil Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati