JAKARTA. Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P) mencurigai permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional untuk Pemilu 2014 bukan hanya karena belum maksimalnya kinerja Komisi Pemilihan Umum. Masalah DPT yang tak kunjung selesai itu dicurigai karena ada permainan.

"Tidak hanya tidak bisa bekerja secara proporsional, tapi ini ada motif dan permainan tertentu sehingga DPT ini jadi carut marut," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Arief Wibowo dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Masalah DPT itu, lanjut Arief, dapat merugikan partainya dalam Pemilu 2014. Hal tersebut dapat dilihat dari hilangnya jutaan nama di daerah yang merupakan basis massa PDI-P.

Arief mengklaim, setidaknya di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ada 8,5 juta nama tidak terdaftar dalam DPT.

Kondisi ini, menurut Arief, dapat menguntungkan partai tertentu. Namun, Arief enggan menyebutkan partai mana yang akan diuntungkan. "Permainannya seperti apa, kontestannya siapa, nanti akan keliatan, tunggu saja," kata Wakil Ketua Komisi II DPR itu. Kondisi seperti ini, lanjut dia, tentunya akan berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemilu 2014 secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihaknya mendesak KPU kembali menunda penetapan DPT hingga semuanya telah terselesaikan dengan baik. "Kalau dari pemilunya saja sudah bermasalah, akan jadi apa kita kedepannya nanti," pungkas Arif.

Seperti diberitakan, mayoritas fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta KPU kembali menunda penetapan daftar pemilih tetap nasional yang sedianya dilakukan 4 November 2013.

Penundaan diperlukan agar DPT benar-benar valid dan akurat sehingga tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilih pada Pemilu 2014. Lima fraksi minta penetapan DPT kembali ditunda karena masih ada 13,9 juta data pemilih yang bermasalah. Hasil penyandingan DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) yang berjumlah 181 juta pemilih dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) berjumlah 190 juta ditemukan 160 juta data yang sinkron. Sebanyak 20,2 juta data bermasalah. Data yang terakhir ini tak dilengkapi elemen kependudukan yang baik, seperti nama, alamat, dan tanggal lahir. Pemerintah memperkirakan penyandingan data pemilih tak akan rampung sampai tenggat penetapan DPT secara nasional, 4 November. Pengecekan data memerlukan waktu dua pekan sampai satu bulan. (Ihsanuddin/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan