KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah memperkuat transparansi sistem keuangan dengan memperluas pertukaran informasi secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI).

Setelah berjalan sejak 2018, mekanisme ini akan ditingkatkan mengikuti standar Amended Common Reporting Standard (CRS) yang ditargetkan berlaku pada 2027.

Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Tugu Insurance Sabet Penghargaan The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

Langkah ini tidak hanya mencakup laporan rekening keuangan konvensional, tetapi juga meluas ke produk elektronik tertentu serta mata uang digital bank sentral.

Baca Juga: Bidik Shadow Economy, Perdagangan Eceran Hingga Makanan Minuman Masuk Radar Pajak

"Upaya ini mencakup pelaporan produk elektronik tertentu dan mata uang digital bank sentral," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, dikutip Selasa (19/8/2025).

Selain itu, pemerintah menegaskan tengah menyiapkan adopsi Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) guna memfasilitasi pertukaran data transaksi aset kripto secara internasional.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rosmauli menjelaskan, perluasan perjanjian pertukaran informasi ini dilakukan agar pemerintah dapat mengawasi dan menggali potensi penerimaan negara secara lebih komprehensif.

Baca Juga: Data E-Wallet Hingga Kripto Bakal Masuk Laporan Pertukaran Informasi Pajak

"AEoI dilakukan untuk mendapatkan informasi guna mengetahui dan mengawasi potensi pajak dalam dan luar negeri," ujar Rosmauli kepada Kontan.co.id, Senin (19/8/2025).

Rosmauli menjelaskan, selama ini data yang dipertukarkan adalah semua data yang diperlukan bagi semua pihak yang disebutkan dalam perjanjian AEoI tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News