JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi menuding pemerintah dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melakukan korupsi produksi (lifting) minyak. Ini lantaran, ada perbedaan laporan lifting minyak dari BP Migas dan pemerintah dengan temuan di lapangan.Pemerintah dan BP Migas melaporkan realisasi lifting minyak pada 2010 ini hanya sebesar 957.000 barel per hari. Angka ini jauh dari dari target 965.000 barel per hari. Sementara, Achmad menemukan lifting minyak mencapai 960.824 barel per hari. "Itu data resmi yang saya dapatkan, kok bisa ada perbedaan," kata Achmad, saat rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas di Komisi VII DPR, Kamis (2/9).Atas perbedaan data itu, Achmad menduga ada penyelewengan. "Setiap hari, minyak kita hilang sekitar 3.000 barel per hari," kata Achmad.Dia meminta BP Migas dan Kementerian ESDM menjelaskan masalah itu. "Jangan sampai, rakyat dibohongi," kata Achmad. Namun, sampai saat ini, rapat masih berlangsung. Pemerintah belum mendapat kesempatan untuk menjelaskan masalah ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Data lifting berbeda, anggota dewan tuding ada korupsi
JAKARTA. Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi menuding pemerintah dan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melakukan korupsi produksi (lifting) minyak. Ini lantaran, ada perbedaan laporan lifting minyak dari BP Migas dan pemerintah dengan temuan di lapangan.Pemerintah dan BP Migas melaporkan realisasi lifting minyak pada 2010 ini hanya sebesar 957.000 barel per hari. Angka ini jauh dari dari target 965.000 barel per hari. Sementara, Achmad menemukan lifting minyak mencapai 960.824 barel per hari. "Itu data resmi yang saya dapatkan, kok bisa ada perbedaan," kata Achmad, saat rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas di Komisi VII DPR, Kamis (2/9).Atas perbedaan data itu, Achmad menduga ada penyelewengan. "Setiap hari, minyak kita hilang sekitar 3.000 barel per hari," kata Achmad.Dia meminta BP Migas dan Kementerian ESDM menjelaskan masalah itu. "Jangan sampai, rakyat dibohongi," kata Achmad. Namun, sampai saat ini, rapat masih berlangsung. Pemerintah belum mendapat kesempatan untuk menjelaskan masalah ini.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
