KONTAN.CO.ID - TANGERANG. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan jalan keluar dari karut marutnya data pangan di Indonesia.

Jokowi menyebutkan, data beras sudah tidak benar hampir sejak 22 tahun yang lalu. "Itu sudah sejak 1997 memang tidak benar (datanya)," ungkapnya usai membuka Indonesia Trade Expo 2018 di ICE BSD, Rabu (24/10).

Kata Jokowi, sudah satu tahun yang lalu, BPS menyampaikan kepada pemerintah untuk menyelesaikan data pangan yang ada. "Ya sudah pakai itu (data BPS)," tambah dia.

Menurutnya, keputusan itu merupakan jalan keluar dari perdebatan data yang dikeluarkan kementerian terkait. "Semua pakai (data BPS), daripada semua kementerian memakai datanya sendiri-sendiri," tuturnya.

Sekedar info, awal pekan lalu pemerintah akhirnya sepakat menyempurnakan metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah.

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Tahap kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. Tahap ketiga, BPS kemudian melakukan penghitungan produksi gabah kering per hektare. Tahap terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kemtan) memperkirakan produksi gabah kering giling secara nasional di tahun 2018 mencapai sekitar 80 juta ton. Data tersebut didasarkan pada penghitungan luas lahan yang dilakukan oleh Kemtan sendiri.

Namun, setelah BPS mencari metode penghitungan luas lahan dengan benar dan secara akademis, ditemukan bahwa sebenarnya proyeksi produksi gabah kering giling tahun 2018 hanya sebanyak 56,54 juta ton.

Penghitungan luas lahan panen gabah kering giling oleh Kemtan selalu naik setiap tahunnya. Padahal, luas sawah pasti berkurang karena ada konversi lahan pertanian akibat pembangunan di daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat