JAKARTA. Pemerintah berjanji bakal serius mengejar pertumbuhan ekonomi di semester II tahun ini. Dua resep utama telah disiapkan agar pertumbuhan ekonomi di semester II membaik dan target pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,2% tercapai.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dua resep itu, pertama, menjaga daya beli masyarakat. Kedua, mempercepat belanja pemerintah, belanja barang maupun belanja modal.

Pemerintah, menurut Bambang, akan menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh minimum 5% pada paruh kedua tahun ini. "Caranya menjaga inflasi hingga akhir tahun," ujarnya, Rabu (5/8).

Namun begitu, dia mengakui, menjaga inflasi bukanlah hal mudah. Dengan inflasi Juli 2015 di level 0,93%, ke depan masih ada ancaman El Nino yang bisa mendorong inflasi hingga akhir tahun.

Soal percepatan belanja, pemerintah berjanji mendongkrak pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dengan meningkatkan realisasi belanja barang dan belanja modal. "Kita masih berupaya agar pertumbuhan 2015 lebih baik dibanding 2014," kata Bambang, Rabu (5/8). Pada  2014 ekonomi Indonesia tumbuh 5,01%, sehingga tahun ini diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa 5%-5,2%.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Juli 2015 hanya mencapai Rp 913,5 triliun atau 46% pagu APBNP 2015. Realisasi anggaran belanja negara tersebut terdiri dari belanja modal sebesar Rp 36,61 triliun atau 15,3% dari pagu Rp 252,84 triliun. Angka ini merupakan revisi dari keterangan pemerintah sebelumnya (KONTAN, 5/8).

Sementara realisasi belanja barang hingga 31 Juli 2015 tercatat Rp 70,32 triliun atau 27,3% dari pagu APBN-P 2015. Realisasi belanja tersebut menurun dibanding tahun lalu yang sebesar 36,3% dari pagu sebesar Rp 194,9 triliun.

Beberapa kementerian yang tercatat dengan realisasi belanja modal terbesar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 19,51 triliun atau 20,5% dari pagu. Disusul Kementerian Pertahanan dengan realisasi 19% atau Rp 6,97 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp 2,76 triliun atau 6% pagu.

Bambang bilang, pemerintah menargetkan realisasi belanja modal 80%-85% hingga akhir tahun ini yang ditopang dengan peningkatan belanja modal dengan nilai besar di kementerian atau lembaga.

Pemerintah juga berharap stimulus dari dana  transfer ke daerah. Sampai Juli 2015 realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp 389,3 triliun. Rinciannya dana transfer daerah mencapai 58,2% dan realisasi dana desa sebesar 70,7%.

Masalah dana transfer daerah saat ini ialah pemda belum mencairkan dana sesuai pos anggarannya. Catatan Kemenkeu, ada sekitar Rp 273,5 triliun dana pemerintah daerah mengendap di bank.  "Dana mengendap karena ketakutan dieksekusi, kepala daerah baru akan mengeksekusi di musim kampanye September mendatang," kata Bambang.

Sebab itu realisasi dana daerah setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga diharapkan dapat menyumbang penyerapan anggaran belanja tahun ini

Belanja BUMN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono menargetkan realisasi peneyerapan anggaran di kementeriannya bisa mencapai 93% dari pagu Rp 118,5. Langkah yang disiapkan ialah percepatan proses lelang dan kontrak, penyediaan dana pengadaan lahan sebesar Rp 9,3 triliun, dan penerbitan Instruksi Menteri tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Pelelangan Dini 2016.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMM) Rini Soemarno menyebut, instansinya mendorong BUMN untuk merealisasikan target belanja operasional dan modal tahun ini sebesar Rp 320 triliun. Caranya dengan mendorong realisasi sejumlah proyek strategis yang bernilai lebih dari Rp 100 miliar.

Di sisi lain, penyerapan belanja diharapkan terdorong adanya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang anti kriminalisasi pejabat yang mendukung program pembangunan serta Instruksi Presiden (Inpres) tentang perlindungan hukum bagi pejabat di bidang infrastruktur.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual berpendapat selain belanja modal, pemerintah perlu mendorong  pos belanja sosial, transfer daerah, dan dana desa demi menopang daya beli masyarakat. Upaya pemerintah merilis berbagai aturan untuk pendorong penyerapan anggaran cukup positif. Jika aturan ini efektif, pertumbuhan ekonomi di akhir tahun bisa 5%.     

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto