KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Daya beli masyarakat Indonesia dinilai masih rapuh meskipun aktivitas konsumsi di sejumlah sektor, seperti transportasi, pariwisata, perhotelan, dan restoran justru menunjukkan peningkatan.
Kondisi tersebut dinilai belum cukup untuk menggambarkan pemulihan kemampuan belanja masyarakat secara menyeluruh. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa kenaikan aktivitas di sektor-sektor tersebut lebih banyak mencerminkan konsumsi kelompok masyarakat yang masih memiliki ruang belanja.
Baca Juga: Satgas PKH Cabut Izin RAPP, Sebanyak 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara Terlebih, sebagian peningkatan aktivitas juga didorong oleh stimulus pemerintah, seperti diskon transportasi menjelang periode libur panjang. Menurutnya, peningkatan konsumsi akibat insentif kebijakan tidak serta-merta menunjukkan adanya perbaikan kemampuan ekonomi rumah tangga secara riil. "Jadi, yang terlihat dapat berupa peningkatan konsumsi karena insentif kebijakan, bukan sepenuhnya kenaikan kemampuan riil rumah tangga," ujar Yusuf kepada Kontan, Jumat (20/11/2026). Dia menjelaskan, indikasi pemulihan daya beli yang belum merata juga terlihat dari sejumlah data konsumsi masyarakat. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Oktober menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tertinggi masih berasal dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan. Sementara itu, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi kelas menengah pada 2025 hanya tumbuh 4,1%. Pertumbuhan tersebut menjadi yang terendah dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Padahal, kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk Indonesia serta menyumbang 81,49% terhadap konsumsi nasional. "Jika kelompok yang menjadi mesin utama konsumsi justru tumbuh paling lambat, peningkatan aktivitas hotel dan restoran belum dapat dibaca sebagai pemulihan daya beli yang merata," jelasnya. Tekanan terhadap daya beli juga tercermin dari perkembangan upah dan inflasi. Yusuf mencatat rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 baru mencapai sekitar Rp 3,42 juta per bulan. Dalam periode 2018 hingga 2024, upah riil bahkan mengalami penurunan rata-rata 1,1% per tahun.
Baca Juga: Defisit Transaksi Berjalan RI Diproyeksi Melebar, Jadi 1,76% dari PDB pada 2026 Di sisi lain, inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% dan mendekati batas atas sasaran inflasi. Kenaikan harga pangan, terutama beras, turut menekan ruang belanja rumah tangga. Dia menambahkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2026 yang mencapai 5,47% juga belum sepenuhnya mencerminkan penguatan konsumsi masyarakat. Sebab, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,04%, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Sebaliknya, konsumsi pemerintah tumbuh 8,95%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi masih banyak berasal dari belanja fiskal, bukan semata-mata penguatan pendapatan rumah tangga. Untuk mengukur kondisi daya beli secara lebih akurat, Yusuf menilai pemerintah dan pelaku ekonomi perlu memperhatikan sejumlah indikator yang tidak hanya berfokus pada keramaian aktivitas belanja.
Pertama, pertumbuhan upah riil pada setiap kelompok pekerja. Pengukuran tersebut juga perlu memperhitungkan pendapatan yang benar-benar tersisa setelah dikurangi cicilan dan iuran sehingga dapat menggambarkan kemampuan belanja rumah tangga.
Kedua, pertumbuhan konsumsi berdasarkan kelompok pengeluaran melalui data Susenas. Perubahan porsi belanja makanan juga perlu diperhatikan karena peningkatan proporsi pengeluaran untuk pangan dapat mengindikasikan semakin terbatasnya ruang belanja untuk kebutuhan lainnya.
Ketiga, penjualan barang tahan lama seperti sepeda motor, mobil, elektronik, dan pakaian. Menurutnya, pembelian barang-barang tersebut dapat mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap prospek pendapatan pada masa mendatang.
Baca Juga: RI-Tiongkok Jajaki Proyek Coal to Ethanol Senilai US$ 1,8 Miliar, DPR Bilang Begini Keempat, perilaku keuangan rumah tangga, mulai dari perkembangan tabungan, simpanan rekening bernilai kecil, penggunaan layanan paylater, hingga gadai.
Peningkatan pembiayaan jangka pendek yang tidak diikuti pertumbuhan pendapatan dapat menjadi indikasi bahwa konsumsi mulai ditopang utang atau pencairan tabungan.
Kelima, kualitas pekerjaan dan perkembangan inflasi pangan. Kedua indikator tersebut dinilai penting karena bagi kelompok masyarakat bawah dan menengah, kepastian pekerjaan serta harga kebutuhan pokok lebih menentukan kemampuan konsumsi dibandingkan tingkat okupansi hotel. "Karena itu, pemerintah perlu membedakan antara perubahan pola belanja dan peningkatan kemampuan riil masyarakat untuk membeli," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News