KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar 4,93% secara tahunan atau year on year (yoy). 

Meski tumbuh positif, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia tergolong rendah. 

Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan, porsi konsumsi pada tahun lalu lebih besar dialokasikan untuk barang yang habis pakai. 

"Ini berarti daya beli masyarakat rendah karena hampir semua pendapatan yang diperoleh untuk beli makanan, perlengkapan rumah tangga," ujar Esther dalam webinar, Selasa (7/2). 

Baca Juga: Ekonom INDEF Imbau Pemerintah Lakukan Ini Agar Akselerasi Pertumbuhan RI Tak Berhenti

Esther pun memerinci data Badan Pusat Statistisk (BPS) yang sudah diolah oleh Indef terkait pengeluaran konsumsi rumah tangga. 

Dari data tersebut, ditunjukkan pengeluaran masyarakat untuk kelompok makanan dan minuman sebesar Rp 1.065,13 triliun atau sekitar 40,32% dari porsi konsumsi rumah tangga. 

Kemudian, untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga, nilai konsumsi masyarakat sekitar Rp 332,71 triliun atau memegang porsi sekitar 12,59%. 

Berbeda dengan pengeluaran masyarakat untuk kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran untuk kelompok ini tercatat sebesar Rp 182,09 triliun atau hanya memegang porsi 6,89% dari total konsumsi rumah tangga. 

"Jadi, konsumsi yang diinvestasikan untuk pendidikan dan kesehatan sangat rendah. Masyarakat lebih memilih untuk membeli barang sekali pakai," tambah Esther. 

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31% pada 2022, Ini Respons Sri Mulyani

Esther juga menyoroti konsumsi masyarakat terkait transportasi dan komunikasi. Pada tahun 2022, konsumsi masyarakat terkait kelompok tersebut tercatat Rp 590,72 triliun atau memegang porsi 22,36%. 

Namun, Esther menduga porsi konsumsi kelompok ini yang cukup besar didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

Dengan kondisi ini, Esther mengimbau pemerintah untuk terus berupaya dalam meningkatkan daya beli masyarakat. 

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan bantuan sosial, tetapi ia berpesan pemerintah memikirkan solusi yang lebih langgeng, yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 

"Dengan ini, kemampuan masyarakat bisa meningkat sehingga memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik. Jadi tidak melulu bantuan sosial saja," tandas Esther. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli