KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat penanganan gejolak harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Saleh Mustafa mengatakan, penguatan intervensi diperlukan agar pemerintah dapat memantau kondisi pasokan dan harga pangan di daerah serta mengambil langkah lebih cepat ketika terjadi ketidakstabilan.
Baca Juga: Landstar Garment Investasi Rp 203 Miliar di KEK Kendal, Bidik Pasar Ekspor Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Selain stabilitas harga, Saleh menyoroti daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif rendah. Menurut dia, penyediaan pangan dengan harga terjangkau perlu diimbangi dengan optimalisasi bantuan pangan agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara merata. “Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah,” katanya.
Baca Juga: Operator Pelabuhan Hadapi Kendala Konsesi, Prospek Pertumbuhan Tetap Terbuka Saleh berharap pelaksanaan GPM terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas program, terutama dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan. Fasilitas ini antara lain digunakan untuk memastikan cabai yang dipasarkan aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya. Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung SPHP dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna memperkuat pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan. GPM Nasional digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026. Di Jakarta, kegiatan dipusatkan di tiga lokasi, yakni bantaran sungai di sekitar Flyover Kalibata Cawang-Cililitan, Kantor RW 007 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur, serta Kantor Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan di Jakarta, pemerintah menyediakan 400 paket beras gratis dan 2.400 voucher belanja senilai Rp 15.000 per voucher.
Baca Juga: Investasi Hulu Migas Capai Rp 179,2 Triliun hingga Agustus 2026 Sejumlah komoditas juga dijual dengan harga di bawah harga pasar. Komoditas tersebut meliputi beras SPHP sebanyak 12,25 ton, beras premium 6 ton, gula pasir 3,24 ton, minyak goreng 5.500 liter, dan ayam sebanyak 1.200 ekor. Selain itu, tersedia daging sapi sebanyak 150 kilogram, telur ayam ras 870 kilogram, cabai rawit merah 80 kilogram, cabai merah keriting 185 kilogram, bawang merah 170 kilogram, serta bawang putih 150 kilogram. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, pelaksanaan GPM di seluruh Indonesia tercatat mencapai 11.349 kegiatan. Jumlah tersebut terdiri atas 127 kegiatan di tingkat pusat, 2.071 kegiatan di tingkat provinsi, 8.710 kegiatan di kabupaten/kota, serta 441 kegiatan bersama mitra.
Baca Juga: WIKA Finalisasi Commissioning AFT Kertajati, Siapkan Layanan Avtur Terintegrasi Pelaksanaan GPM melibatkan Kementan, Bapanas, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan pelaku usaha swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan, memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau, serta mempercepat penanganan gejolak harga di daerah. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
