Daya beli semester II tergantung belanja negara



KONTAN.CO.ID - Survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI) menyatakan, pada Oktober 2017, responden memperkirakan penjualan eceran meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) tiga bulan yang akan datang sebesar 127,9 lebih tinggi dibandingkan 123,1 pada bulan sebelumnya. “Responden juga optimistis penjualan eceran akan meningkat pada Januari 2018 terindikasi dari kenaikan IEP enam bulan sebesar 12,3 poin dari 141,3 menjadi 153,5,” kata BI dalam keterangan tertulis yang dikutip KONTAN, Senin (11/9). Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengatakan, tingginya indeks ekspektasi penjualan tiga dan enam bulan ke depan jadi bukti bahwa kepercayaan pelaku usaha terhadap kondisi ekonomi semakin baik. Artinya, pemulihan ekonomi berjalan cukup cepat. Hal ini menurut dia perlu didorong oleh penyerapan belanja pemerintah yang sebelumnya tertunda di semester I agar optimistis pelaku usaha itu bisa terealisasi di tiga dan enam bulan ke depan. “Jadi di triwulan III dan IV belanja pemerintah diharapkan tumbuh di atas 3% untuk dorong daya beli masyarakat,” katanya. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengatakan, belanja pemerintah memang menjadi senjata terakhir untuk menstimulus perekonomian.

Perlu diingat, beberapa waktu lalu BI juga sudah menurunkan suku bunga acuan ke level 4,5% untuk memicu daya beli masyarakat yang tumbuh melemah. Namun, ada keterlambatan pencairan belanja yang membuat pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal II turun -1,93%. Dengan demikian, menurut Tony, bila belanja pemerintah optimal kemudian dibarengi dengan penurunan suku bunga, ini menandakan bahwa pemerintah melakukan bauran kebijakan. Dan ini merupakan hal yang baik bagi perekonomian. “Belanja pemerintah bisa menjadi tandem bagi kebijakan moneter BI,” katanya. Selain itu, menurut Bhima, program pemerintah dalam bentuk bansos seperti PKH dan Rastra perlu diperhatikan agar sebisa mungkin tepat waktu penyalurannya. Penyerapannya juga perlu didorong agar mencapai 100%. Adapun ia menghimbau, jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang mendistorsi kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha khususnya soal pajak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: Dessy Rosalina