Daya Beli Tertekan, Mandiri Institute Catat Defisit Lapangan Kerja Formal

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penurunan daya beli masyarakat sepanjang tahun 2025 disebut-sebut berakar dari masalah struktural yang serius di pasar tenaga kerja Indonesia. Laporan terbaru Mandiri Institute menunjukkan perlambatan konsumsi tidak bisa dilepaskan dari kian terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal di tanah air.

Mandiri Institute mencatat adanya ketimpangan antara pasokan tenaga kerja dengan ketersediaan posisi di sektor formal. Hal ini menyebabkan defisit pasar kerja yang berujung pada migrasi besar-besaran tenaga kerja ke sektor informal yang memiliki pendapatan tidak menentu.

"Penurunan pasar kerja menjadi constraint (kendala) utama. Perlambatan konsumsi tidak terlepas dari masalah struktural di pasar kerja Indonesia, yakni semakin terbatasnya penciptaan lapangan kerja. Kemampuan serapan pasar kerja formal hanya 1,9 juta orang per tahun di 2025, jauh lebih rendah dibanding kebutuhan yang mencapai 3,4 juta orang per tahun," tulis laporan tersebut dikutip Kontan.co.id, Senin (2/2/2026).

Dalam laporannya, tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa mengadu nasib di sektor informal dengan rata-rata mencapai 1,5 juta orang per tahun. Mandiri Institute melihat tren defisit pasar kerja formal ini tidak menunjukkan tanda-tahun perbaikan dalam tiga tahun terakhir.

Dilihat lebih dalam, tekanan paling berat justru dirasakan oleh kelas menengah. Kelompok ini mengalami penurunan kualitas pekerjaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

"Migrasi ke sektor informal paling signifikan pada kelompok menengah. Dilihat lebih dalam, tantangan kualitas pekerjaan terutama dialami oleh kelas menengah. Dibanding pra-pandemi, indeks proporsi pekerjaan informal di 2025 meningkat paling tinggi pada kelas menengah (+6 pp), sementara kelompok atas hanya meningkat terbatas (+2pp)," lanjut laporan tersebut.

Menariknya, kondisi berbeda justru terjadi pada kelompok masyarakat kelas bawah. Indeks proporsi pekerjaan informal pada kelompok ini justru mengalami penurunan sebesar 1 pp, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas serapan tenaga kerja di level bawah.

"Perbaikan pada kelompok bawah diduga sejalan dengan kebijakan pemerintah yang pro-poor melalui penciptaan lapangan kerja pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, padat karya, dan penambahan KPM bansos," pungkas laporan tersebut.