KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan tengah berupaya agar perdagangan di Indonesia menerapkan asas perdagangan yang adil. Kemendag pun berupaya mengatasi praktik-praktik kecurangan seperti price predatory.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan aturan terkait perdagangan yang berbasis elektronik (e-commerce), salah satunya terkait dengan diskon.

"Kebijakan untuk memberikan kesetaraan dalam perdagangan ini akan kita atur. Masalah harga tentunya adalah kesepakatan penjual dan pembeli. Tetapi Untuk urusan diskon ini akan kita regulasi. Jadi tidak bisa sembarangan dengan alasan diskon, perusahaan-perusahaan digital ini mendeploy atau melaunch, mengerjakan predatory pricing," terang Lutfi dalam konferensi pers, Kamis (4/3).

Dia tak menginginkan adanya diskon ini justru menjadi salah satu alasan bagi penjual untuk melakukan predatory pricing.

Baca Juga: Layanan gratis ongkir jadi salah satu faktor pendongkrak penjualan barang elektronik

Lutfi pun menjelaskan, diskon bukanlah sesuatu yang dilarang dalam perdagangan. Namun, dia mengatakan perusahaan tidak boleh sengaja memberikan diskon untuk menghancurkan kompetisi.

"Jadi kalau dia mau melakukan diskon boleh, dia tidak boleh membakar uang untuk menghancurkan kompetisi. Itu prinsipnya.  Jadi Diskon bukan sesuatu yang tabu dalam perdagangan, tapi ketika dikerjakan dengan niatan yang menghancurkan, itu adalah sesuatu yang tidak boleh," lanjut Lutfi.

Lebih lanjut, Lutfi pun mengatakan aturan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik ini akan segera dirampungkan Maret ini.

Menurutnya, dengan aturan tersebut maka setiap pihak yang berjualan di Indonesia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Dia juga mengatakan Kemendag akan bertindak sebagai wasit atau regulator untuk memastikan perdagangan tersebut berjalan dengan adil dan bermanfaat.

Baca Juga: Menteri Perdagangan jelaskan pernyataan Jokowi soal benci produk asing

Menurutnya, bila pelaku di sektor e-commerce bisa mematuhi dan menjalankan aturan ini dengan baik, maka mereka akan diizinkan untuk berdagang di Indonesia.

Lutfi menegaskan bahwa Indonesia tak pernah memiliki sejarah melakukan proteksionisme karena hal tersebut pun dianggap bisa merugikan perdagangan.

"Oleh sebab itu, kita jamin yang kita akan regulasikan ini bukannya mengimpit perdagangan tetapi sebenarnya memperbaiki perdagangan supaya terjadi exchange antara penjual dan pembeli," kata Lutfi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto