KONTAN.CO.ID - HONGKONG/SINGAPURA. DBS Group bersaing dengan CIMB Group dalam putaran kedua penawaran untuk mengakuisisi 86% saham Panin Bank, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (26/3).

Jika berhasil, akuisisi ini akan menjadi transaksi pertama di bawah kepemimpinan CEO baru DBS Group, Tan Su Shan. Per Selasa (26/3), total kepemilikan saham gabungan ANZ Australia dan keluarga Mu’min Ali Gunawan di Panin Bank tercatat senilai US$1,8 miliar.

ANZ, yang menguasai 39% saham Panin Bank, telah berupaya menjual sahamnya sejak 2013. Sementara itu, menurut sumber Reuters, keluarga Mu’min Ali Gunawan bersikap fleksibel dan mengikuti harga yang ditawarkan dalam proses penjualan ini.

BCA Berkolaborasi dengan TNI Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sibolga

Baca Juga: DBS Ungguli CIMB dalam Perebutan Saham Mayoritas Panin Bank

Penawaran mengikat dijadwalkan berakhir pada April atau Mei 2025, tergantung kondisi pasar. Namun, menurut sumber Reuters, keputusan para penawar dapat berubah sewaktu-waktu.

Menanggapi hal ini, DBS, ANZ, dan CIMB menolak memberikan komentar. Direktur Utama Panin Bank, Herwidayatmo, juga mengalihkan pertanyaan wartawan Reuters ke pemegang saham lainnya.

Dalam wawancara dengan Reuters, Tan, yang akan mulai menjabat pada 28 Maret 2025, menyatakan bahwa DBS terbuka untuk akuisisi tambahan jika langkah tersebut dinilai strategis, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan laba perusahaan.

Analis menilai akuisisi ini dapat mendorong DBS masuk ke dalam jajaran 10 bank terbesar di Indonesia. Saat ini, PT Bank DBS Indonesia memiliki satu kantor pusat, 33 kantor cabang, dan 3.011 karyawan yang tersebar di 15 kota.

Baca Juga: Bank DBS hingga Bank Jepang Dirumorkan Bidik Akuisisi Bank Panin

Pada 2024, laba bersih Panin Bank meningkat 8,2% menjadi Rp2,74 triliun, didorong oleh kenaikan pendapatan bunga dan penurunan rasio kredit macet.

Namun, sepanjang tahun ini, saham Panin Bank telah merosot 20%, seiring dengan kejatuhan harga saham emiten lain serta pelemahan nilai rupiah akibat kekhawatiran investor terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal Indonesia.