JAKARTA. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Pepatah ini tepat menggambarkan nasib buruk yang menimpa industri perbankan saat ini. Gara-gara kematian Irzan Octa, yang diduga akibat perlakuan debt collector Citibank, kini perbankan tidak boleh lagi menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih kredit. Bank harus mengerahkan tenaga kerjanya sendiri.

Larangan ini merupakan salah satu isi rekomendasi Komisi XI DPR RI dalam menyikapi kasus Citibank. Setelah mendapatkan penjelasan dari Bank Indonesia (BI) dan Citibank, DPR menyimpulkan penggunaan debt colletor tidak dapat dibenarkan lagi. "Hal ini agar bank lebih bertanggung jawab dalam praktik penagihan dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi," kata Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis.

XLSMART Ajak Ratusan Korporasi Bahas AI dan Cyber Security di BRAVO 500 Summit

Untuk memastikan rekomendasi ini berjalan, komisi keuangan DPR meminta BI mengubah peraturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam menagih kredit. "PBI harus diubah karena kenyataannya begini. Kita meminta tanggung jawab BI," kata Emir ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Kamis (7/4). Revisi PBI harus terlaksana pada tahun ini.

Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit Wiweko meminta BI dan DPR berpikir ulang jika ingin menghapuskan penggunaan jasa pihak ketiga. Tindakan ini bakal berpengaruh besar ke industri. Pertama, biaya perbankan meningkat, sebab penggunaan tenaga internal bakal berat di ongkos.

Kedua, jumlah kredit bermasalah non performing loan (NPL) juga bisa melonjak. Selain menagih, bank memanfaatkan jasa pihak ketiga untuk pemasaran dan pengecekan data nasabah.

BI tunggu surat resmi

Sistem yang berjalan selama ini mungkin menyimpan banyak kekurangan, tapi bukan lantas memberangus semuanya. "Yang penting bukan outsourcing atau tidak, tetapi bagaimana pembinaannya,” kata Dodit. Saat ini AKKI sedang menyusun standard operational procedure (SOP) terkait agensi penagih di lapangan seperti keinginan baank sentral dan masyarakat.

Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Perbankan Halim Alamsyah belum mau berkomentar tentang permintaan DPR ini. "Sejauh ini kami belum menerima rekomendasi resmi dari DPR," kilahnya.

DPR akan menyampaikan rekomendasi secara tertulis kepada BI dan Citibank, Jumat(8/4) ini. Dalam surat itu, BI juga meminta Gubernur BI mengevaluasi kinerja deputi gubernur BI bidang pengawasan dan perbankan.

Selain itu, DPR meminta BI menjatuhkan sanksi seberat-beratnya kepada Citibank jika hasil penyelidikan polisi membuktikan kesalahan Citibank dalam kasus kematian Irzan Octa. n

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News