KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Langkah debt switching oleh Bank Indonesia pada tahun 2026 dinilai membantu pemerintah mengurangi risiko fiskal. Angka ini khususnya risiko fiscal cliffs akibat besarnya Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo dalam jangka pendek.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menjelaskan, jumlah SBN yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan mencapai Rp 1.053,46 triliun, atau sekitar 15,81% dari total SBN marketable. Dalam kondisi tersebut, debt switching berperan penting untuk meratakan profil jatuh tempo utang, sehingga tekanan pembiayaan tidak menumpuk dalam periode tertentu.

“Debt switching membantu mengurangi risiko fiskal, terutama risiko fiscal cliffs akibat tingginya jatuh tempo SBN dalam jangka pendek,” ujar David kepada Kontan, Rabu (28/1/2026).

Cari Referensi Bisnis di Business Insight dengan Subscribe with Google

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Risiko Pasar di Balik Kebijakan Debt Switching BI dan Pemerintah

Ia menambahkan, dari sisi kebijakan moneter, transaksi debt switching tidak berdampak signifikan terhadap persepsi pengelolaan moneter Bank Indonesia (BI). Hal ini karena mekanisme penukaran tersebut tidak menambah kepemilikan bersih SBN oleh BI, melainkan hanya mengubah struktur seri dan jatuh temponya.

David juga menyoroti peran operasi BI di pasar SBN yang dinilai krusial untuk menjaga volatilitas pasar obligasi pemerintah, terutama di tengah kondisi arus keluar dana asing (net outflows) yang masih terjadi. 

Sepanjang 2025, menurut David pembelian SBN oleh BI dilakukan secara taktis, terutama pada periode Mei hingga Desember 2025, seiring melebar­nya bid-ask spread di pasar obligasi.

Meski demikian, David menilai intervensi BI di pasar SBN memiliki implikasi terhadap mekanisme transmisi pasar. Operasi tersebut dinilai dapat melemahkan sinyal antara pergerakan imbal hasil SBN dan nilai tukar rupiah, namun di sisi lain justru membantu menjaga stabilitas nilai tukar di tengah volatilitas global.

Terkait ruang kebijakan, David menyebutkan hingga saat ini tidak ada batasan resmi mengenai jumlah SBN yang dapat ditukarkan dalam skema debt switching. Bahkan, rasio kepemilikan SBN oleh BI terhadap uang beredar dalam artian luas (M2) juga menurun.

"Rasio kepemilikan SBN oleh BI per M2 juga turun dari 17,8% pada Mei 2025 menjadi 15,2% saat ini, sehingga BI sebenarnya masih punya ruang dan fleksibilitas untuk melanjutkan operasi di pasar SBN," tutur David.

Baca Juga: Akvindo: Dukungan Pemerintah Penting untuk Mengurangi Kebiasaan Merokok

Selanjutnya: Bikin IHSG Terpukul, Kenapa MSCI Bekukan Evaluasi Saham Indonesia? Begini Kata Analis

Menarik Dibaca: 4 Tips Skincare Member Blackpink, Rahasia Wajah Glowing Jisoo hingga Jennie

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News