Defisit anggaran lebih rendah dari asumsi APBN-P



JAKARTA. Belanja subsidi energi membengkak di 2012 dan menggelembungkan realisasi belanja negara. Tapi sebaliknya, penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) masih tak maksimal seperti biasa. Dari dua faktor ini, pemerintah memperkirakan realisasi defisit APBNP 2012 masih di bawah 2% dari pendapatan domestik bruto (PDB).Di sisi penerimaan, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memprediksi, krisis global berdampak pada penurunan penerimaan negara tahun 2012. "Kemungkinan defisit anggaran di tahun 2012 akan di bawah 2% dari PDB," jelasnya akhir pekan lalu. Artinya, angka itu lebih rendah daripada asumsi APBN-P 2012 yang ditetapkan 2,23% dari PDB.Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro membenarkan hal itu. "Kisarannya antara 1,5%-2% dari PDB," ungkapnya.Bambang menjelaskan, secara umum kondisi APBN memang masih aman. Hanya saja, pemerintah mewaspadai potensi tidak tercapainya beberapa pos penerimaan negara yang terkena imbas turunnya kinerja ekspor dan pelemahan harga komoditas. Misalnya penerimaan bea keluar, Pajak Penghasilan (PPh) non migas, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak.Ia mengakui, penerimaan bea keluar memang akan lebih rendah, namun ini bisa dikompensasi dengan tingginya penerimaan cukai. Dus, secara keseluruhan penerimaan kepabeanan bisa tercapai. Kondisi ini juga terjadi di PNBM migas. "PNBP secara umum bisa melebihi target, karena penurunan PNBP minyak bisa dikompensasi dengan PNBP gas yang melampaui target," jelas Bambang.Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan ada beberapa asumsi makro yang meleset seperti lifting minyak, dan asumsi nilai tukar rupiah.

Catatan saja, dalam APBNP 2012 pemerintah telah mengalokasikan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter. Kemudian, berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kuota subsidi BBM ditambah menjadi 44,04 juta kilo liter. Namun ternyata kuota sebesar ini masih belum cukup untuk menutup kebutuhan BBM di tanah air, sehingga pemerintah kembali meminta tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 1,2 juta kilo liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor: