JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 tak sebesar usulan pemerintah yakni Rp 251,7 triliun atawa 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat defisit bujet tahun ini hanya sebesar Rp 241,49 triliun atau 2,47% dari PDB.

Defisit APBN-P 2014 bisa berkurang setelah Badan Anggaran DPR dan pemerintah mematok pendapatan negara sebanyak Rp 1.635,38 triliun. Angka ini naik dari usulan pemerintah di RAPBN-P 2014 yang hanya Rp 1.597,7 triliun. Sedang belanja negara tahun ini mencapai Rp 1.876,8 triliun, meningkat dari RAPBN-P 2014 yang Rp 1.849,4 triliun. Kenaikan bujet belanja ini karena pemerintah batal memangkas anggaran kementerian dan lembaga Rp 100 triliun, tapi hanya Rp 43 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menyatakan, salah satu upaya untuk mengurangi defisit APBN adalah dengan mengoptimalkan pendapatan negara dan menekan belanja pemerintah.

Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan, upaya pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dengan menggenjot penerimaan perpajakan. Dalam APBN-P 2014, penerimaan perpajakan dipatok sebesar Rp 1.246,1 triliun, naik dari RAPBN-P 2014 yang hanya Rp 1.232,1 triliun.

Bebani pemerintah baru

Cuma memang, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga lebih rendah dari usulan awal. "Karena ada penghematan dari anggaran subsidi energi yang tidak sebesar yang diperkirakan," kata Chatib akhir pekan lalu.

Badan Anggaran DPR dan pemerintah setuju menekan subsidi energi menjadi hanya Rp 350,3 triliun dari usulan pemerintah Rp 392,1 triliun. Penghematannya antara lain berasal dari kenaikan tarif listrik dan mengurangi kuota konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 2 juta kilo liter (kl) menjadi tinggal 46 juta kl.

Meski defisit APBN-P 2014 mengempis, ini akan membebani pemerintahan yang akan datang. Soalnya, Lana Soelistyaningsih, ekonom Universitas Indonesia, mengatakan, pemerintahan saat ini menekan anggaran belanja negara dengan mengerek tarif listrik dan mengalihkan sebagian subsidi listrik tahun ini ke tahun depan. Nah, "Pengalihan

ini akan membuat beban subsidi yang harus dibayar pemerintah di 2015 menjadi lebih tinggi," ujarnya. Tambah lagi, target penerimaan negara terlalu optimistis. Padahal, pertumbuhan ekonomi tahun ini terancam melambat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia