JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar tahun depan. Ini terjadi seiring dengan rencana perubahan sistem pencatatan keuangan dari berbasis kas menjadi akrual yang akan dimulai tahun depan.

Perubahan sistem pencatatan itu sudah direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak lama agar arus keluar masuk dana negara lebih akuntabel. Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution mengatakan, pencatatan APBN ke depan tidak lagi berbasis kas, melainkan berbasis akrual. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sumberdaya manusia (SDM) hingga sistem informasi.

Selama ini. pencatatan APBN berbasis kas, yakni pencatatan transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan pencatatan berbasis akrual merupakan pencatatan transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin pencatatan APBN berbasis akrual akan berdampak positif, yaitu fiskal yang sangat pruden dan ketat. Hal ini bakal membuat lembaga pemeringkat utang senang.

Namun begitu, di sisi lain pencatatan APBN berbasis akrual akan membuat pemerintah harus memperhatikan defisit anggaran. Sebab, seluruh tagihan harus dimasukkan dalam perhitungan laporan keuangan pemerintah meski belum dibayarkan.

Akibatnya, "Fiskal defisit yang cenderung akan lebih kecil karena kami harus memberikan buffer yang lebih besar kalau terjadi hal-hal yang sifatnya di luar kesepakatan di UU APBN," kata Sri Mulyani, Jumat (26/5).

Oleh karena itu, Sri menyebutkan, pencatatan APBN berbasis akrual akan berdampak pada kebijakan fiskal Indonesia. Ini penting karena APBN adalah salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi domestik, terutama untuk pembiayaan proyek penting pemerintah seperti infrastruktur,  kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, kesenjangan, dan pengelolaan ekonomi.

Namun Sri Mulyani masih enggan menjelaskan lebih terperinci besaran dana cadangan atau buffer yang disiapkan jika APBN berbasis akrual diterapkan. "Kami akan lihat semua tagihan akrual. Namun cukup besar dan sangat signifikan," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah sedang menyusun rancangan APBN 2018. Dalam rancangan itu defisit APBN ditargetkan 2%-2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2017, target defisit anggaran 2,41%.

Anggota II BPK Bidang Perekonomian Agus Joko Pramono bilang, model pencatatan akrual dapat menunjukkan defisit anggaran sebenarnya. "Contohnya subsidi yang belum dibayar, pekerjaan selesai belum dibayar sehingga esensi defisit anggaran setahun menjadi lebih terlihat akuntabel," kata Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan