KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan kembali melebar pada kuartal IV seiring dengan pola belanja pemerintah yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan defisit APBN hingga akhir tahun dapat mencapai target pemerintah sebesar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan berpotensi mendekati 3% PDB.

Juniman mengatakan, pelebaran defisit pada penghujung tahun merupakan pola yang terjadi berulang dalam pengelolaan APBN. Mulai September hingga Desember, belanja pemerintah biasanya meningkat sehingga defisit ikut melebar.

"APBN kita memang seperti itu setiap tahun. Mulai September, Oktober, November sampai akhir tahun, defisit itu langsung naik. Itu memang setiap tahun seperti itu selama 20 tahun terakhir," ujar Juniman kepada Kontan, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga: Suahasil: Defisit APBN pada September 2026 Capai Rp 319 triliun, setara 1,24% PDB

Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan defisit APBN 2026 hingga akhir September telah mencapai Rp 319 triliun atau setara 1,24% PDB.

Pada periode tersebut, pendapatan negara telah mencapai Rp 2.341,5 triliun atau sekitar 74,2% dari target APBN 2026. Realisasi pendapatan tersebut tumbuh 25,5% secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu APBN 2026. Realisasi belanja tersebut tumbuh 19% yoy.

Adapun keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 125,5 triliun pada akhir September 2026.

Suahasil menyebut, realisasi pendapatan maupun belanja tersebut masih berada dalam jalur yang sesuai dengan target. Namun, ia mengakui belanja negara akan mengalami percepatan pada November dan Desember.

"Belanja negara sudah dibelanjakan Rp 2.660,5 triliun. Ini adalah 69%. Relatively on track, tentu nanti akan ada percepatan belanja, terutama di bulan November dan di bulan Desember," kata Suahasil.

Belanja Dikendalikan

Menurut Juniman, posisi defisit APBN 2026 hingga September memang masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada September 2025, defisit APBN tercatat sekitar 1,56% PDB.

Namun, ia mengingatkan, posisi defisit saat ini belum sepenuhnya mencerminkan seluruh tekanan belanja pemerintah hingga akhir tahun.

Hal ini terutama karena masih terdapat belanja subsidi dan kompensasi, baik untuk energi maupun nonenergi, serta pembayaran bunga dan kewajiban utang.

"Ini jadi catatan sendiri bahwa peningkatan defisit ini belum menghitung semua pengeluaran untuk subsidi dan kompensasinya, baik itu subsidi energi maupun nonenergi. Ditambah lagi belum menghitung semua untuk pembayaran utang dan bunganya," jelas Juniman.

Baca Juga: Dividen Danantara Tak Masuk APBN 2026-2027, Ini Penjelasan Menkeu

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, Juniman memperkirakan defisit APBN 2026 dapat mencapai target pemerintah sebesar 2,85% PDB.

Bahkan, defisit APBN berpotensi menyentuh sekitar 2,9% apabila belanja sejumlah proyek prioritas tidak dapat dikendalikan.

"Kalau semuanya dihitung sampai akhir tahun, saya rasa yang 2,85% itu akan tercapai. Bahkan kalau belanja atau proyek-proyek prioritas itu tidak bisa direm, bisa menyentuh sekitar 2,9%," katanya.

Juniman menyebut, tantangan terbesar pemerintah berada pada kuartal IV. Di satu sisi, aktivitas ekonomi dapat mengalami perlambatan. Sementara di sisi lain belanja pemerintah justru meningkat untuk mengejar penyelesaian berbagai program prioritas.

Program tersebut antara lain proyek pembangunan, program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya yang membutuhkan percepatan realisasi anggaran pada akhir tahun.

"Kalau pemerintah melakukan proyek seperti yang dicanangkan, pasti akan mengalami perlambatan di kuartal keempat. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah," ujar Juniman.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga agar lonjakan belanja pada kuartal IV tidak mendorong defisit menembus batas 3% PDB.

"Pemerintah harus mengantisipasi supaya lonjakan belanja di kuartal keempat itu bisa dijaga agar defisitnya tidak sampai 3%. Itu saja yang harus dijaga pemerintah, Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga terkait, supaya belanja lebih efisien dan efektif," tandas Juniman.

Baca Juga: Suahasil Sebut APBN 2027 Akan Dioptimalkan untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News