KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terhadap persepsi pelaku pasar.

Menurutnya, kenaikan defisit di tengah tingginya perhatian terhadap kondisi fiskal Indonesia berpotensi mengirimkan sinyal negatif ke pasar keuangan.

Said mencatat proyeksi defisit APBN 2026 meningkat dari target awal dalam APBN sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi Rp 734,3 triliun atau 2,85% PDB.

Ia menilai, meski selisih defisit hanya sekitar 0,17 poin persentase, pelebaran tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.

"Meskipun selisih hanya 0,17, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal," ujar Said dalam Rapat Banggar DPR, Selasa (7/7/2026).

Baca Juga: Banggar Defisit APBN 2026 Bisa di Bawah 2,85% Jika Belanja MBG Diefisiensikan

Untuk diketahui, kenaikan defisit ini terjadi seiring meningkatnya proyeksi belanja negara yang melampaui pagu anggaran.

Outlook menunjukkan belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu APBN, sementara pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.

Dengan perkembangan tersebut, kebutuhan pembiayaan anggaran juga diperkirakan meningkat menjadi Rp 734,3 triliun untuk menutup defisit yang melebar.

Kenaikan belanja negara ini didorong oleh kebutuhan mendukung berbagai program prioritas. Belanja kementerian/lembaga diproyeksikan mencapai Rp 1.630,4 triliun atau 107,9% dari pagu APBN.

Sementara itu, belanja non-kementerian/lembaga diperkirakan mencapai Rp 1.615,1 triliun atau 98,5% dari pagu APBN.

Transfer ke daerah juga diproyeksikan mencapai Rp 696,9 triliun atau 100,6% dari pagu APBN.

Baca Juga: Kas Negara Menumpuk, DPR Pertanyakan Pemerintah Masih Gencar Tarik Utang

Selain itu, pemerintah mengusulkan tambahan belanja sebesar Rp 132 triliun yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah, terutama pembayaran subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi pendapatan, pemerintah memperkirakan realisasi pendapatan negara mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7% dari target APBN.

Namun, penerimaan perpajakan diproyeksikan hanya mencapai Rp 2.631,4 triliun atau 97,7% dari target, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 2.310,8 triliun atau 98% dari target serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp 320,6 triliun atau 95,4% dari target.

Sebaliknya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksikan menjadi penopang utama pendapatan negara dengan outlook mencapai Rp 575,1 triliun atau 125,2% dari target APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News