KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan mencapai Rp 734,3 triliun atau mencapai 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit tersebut lebih besar dari rencana dalam APBN yang mencapai Rp 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Merupakan rasio tertinggi, kecuali saat pandemi tahun 2020 dan 2021.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky membeberkan, untuk mengatasi defisit diperlukan pembiayaan dengan nilai setara, yang disebut sebagai item pembiayaan anggaran. Ia menyebut, pembiayaan anggaran didefinisikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Baca Juga: DJP Akan Gali Potensi Pajak dari Sektor Informal, Siap Gelar Konsultasi dengan DPR

“Dengan demikian, pembiayaan bisa bersifat pengeluaran atau pun penerimaan. Penerimaan terbesar selama ini berasal dari utang, yang disebut sebagai pembiayaan utang. Biasa disajikan secara neto, setelah memperhitungkan pelunasan pokok utang yang bersifat pengeluaran,” tutur Awalil dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).

Adapun APBN 2026 menetapkan defisit dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 689,15 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang (neto) sebesar Rp 832,21 triliun yang bersifat penerimaan, dan pembiayaan non utang sebesar Rp 143,06 triliun yang bersifat pengeluaran. Pembiayaan non utang antara lain pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman.

Sementara itu, Outlook pemerintah memperkirakan pelebaran defisit menjadi Rp734,32 triliun, dan menambah pembiayaan anggaran dengan nilai serupa. Pembiayaan utang meningkat menjadi Rp868,12 triliun. Pembiayaan non utang sedikit menurun menjadi Rp133,8 triliun.

Baca Juga: Pasokan Batubara 212 Juta Ton: Jadi Antisipasi Pemerintah Jaga Keandalan Listrik PLN

Awalil juga menyoroti terkait proyeksi pembiayaan utang melalui SBN (neto) yang justru lebih sedikit dari rencana semula, yakni menjadi Rp 736,57 triliun dari rencana Rp 799,53 triliun. Namun diimbangi peningkatan drastis dari pinjaman luar negeri (neto) yang mencapai Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun.

Ia melihat, dalam laporan pemerintah tidak menyajikan nilai pelunasan pokok utang yang akan dibayar selama setahun 2026. Dari berbagai informasi tentang utang jatuh tempo dan realisasi 2025, diperkirakan sekitar Rp900 triliun. Dengan demikian, kebutuhan penarikan utang baru bruto akan mencapai kisaran Rp 1.768 triliun.

Disisi lain, ia mencatat posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9.638 triliun. Sementara itu, outlook pembiayaan utang neto APBN 2026 sebesar Rp 868 triliun. Pelemahan kurs per 31 Desember 2026 atas 31 Desember 2025 diperkirakan menambah posisi utang hampir Rp100 triliun.

“Dengan demikian, posisi utang akhir 2026 akan mencapai Rp 10.600 triliun,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News