KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pemerintah memberi sinyal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan melebar di atas batas bawah yang sebelumnya disepakati bersama DPR.

Tambahan usulan belanja dan program baru membuat target defisit sulit dipertahankan di level 1,8% terhadap produk domestik bruto (PDB), sekaligus menunjukkan upaya Presiden Prabowo Subianto menjaga anggaran tetap netral masih menghadapi tantangan besar.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, mengatakan dalam pembahasan awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Mei 2026, pemerintah dan DPR telah menyepakati target defisit di kisaran 1,8%-2,4% terhadap PDB.

Baca Juga: Kemenkeu Bocorkan Arah Defisit RAPBN 2027, Naik dari Batas Minimum

Namun, pembahasan lanjutan bersama kementerian, lembaga, dan komisi di DPR memunculkan berbagai usulan tambahan belanja yang meningkatkan kebutuhan pembiayaan negara. "Defisit sepertinya akan bergerak di atas 1,8%," ujar Rofyanto, Kamis (6/8/2026).

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan angka final defisit APBN 2027. Besarannya masih difinalisasi dan akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan di DPR pada 14 Agustus 2026.

Dalam menyusun RAPBN 2027, pemerintah juga mengantisipasi berbagai risiko global, termasuk kemungkinan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) kembali melonjak hingga US$ 100 per barel.

Padahal, asumsi ICP yang telah disepakati bersama DPR berada di kisaran US$ 70-US$ 95 per barel.

Rofyanto menjelaskan, lonjakan harga minyak menjadi salah satu risiko terbesar bagi kesehatan APBN. Berdasarkan simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel dapat memperlebar defisit sekitar Rp 6,8 triliun.

Sebaliknya, pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS diperkirakan hanya menambah defisit sekitar Rp 0,8 triliun. Artinya, tekanan dari harga minyak jauh lebih besar dibandingkan gejolak kurs terhadap kondisi fiskal.

Baca Juga: Pemerintah Siap Bayar Utang KDMP Lewat APBN, Cicilan Perdana Dimulai September

Dari sisi proyeksi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan defisit APBN 2027 akan berada di kisaran 2,2%-2,4% terhadap PDB apabila kebijakan efisiensi anggaran daerah tetap berlanjut dan pemerintah terus memprioritaskan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, Bhima menilai risiko pelebaran defisit masih terbuka. Tekanan terhadap perekonomian daerah dan prospek penerimaan pajak yang semakin menantang berpotensi mendorong defisit melampaui 2,4% terhadap PDB.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman dan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan pemerintah akan menetapkan target defisit sekitar 2,3% terhadap PDB.

Rizal mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

Baca Juga: Belanja Pegawai dan MBG Dorong Konsumsi Pemerintah Kuartal II-2026

Menurutnya, tambahan belanja yang tidak diimbangi peningkatan produktivitas maupun penerimaan negara akan memperbesar kebutuhan pembiayaan utang dan mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News