KONTAN.CO.ID-JAKARTA Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dicermati di tengah tekanan harga energi global dan meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah. 

Vice President Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dendi Ramdani menilai defisit anggaran Indonesia berpotensi mencapai sekitar 5% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut muncul apabila sejumlah kewajiban pemerintah yang belum sepenuhnya tercermin dalam perhitungan tersebut ikut diperhitungkan.

Dalam paparannya, Dendi menyoroti tagihan pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) yang disebutnya hampir mencapai Rp 350 triliun. 

Tagihan tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang ditanggung kedua perusahaan, termasuk dalam mekanisme penahanan harga energi.

"Banyak tagihan-tagihan, total itu hampir Rp 350 triliun," ujar Dendi dalam acara Business Outlook 2027, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, penahanan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak berarti pemerintah terbebas dari biaya. Beban tersebut tetap ditanggung oleh pihak lain, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) yang menjalankan kebijakan energi pemerintah.

Dia menilai, apabila kewajiban tersebut turut diperhitungkan, gambaran kondisi fiskal Indonesia bisa berbeda dari angka defisit yang selama ini dilaporkan secara resmi.

"Kalau itu dimasukkan, defisit kita bisa ke angka 5%-an," katanya.

Selain tagihan kepada Pertamina dan PLN, dia juga menyoroti persoalan restitusi pajak yang disebutnya masih belum dibayarkan dengan nilai sekitar Rp 170 triliun.

Dia menilai sejumlah indikator fiskal yang terlihat baik di atas kertas belum tentu sepenuhnya menggambarkan seluruh tekanan yang dihadapi pemerintah.

"Jadi ini tidak terlalu mencerminkan apa yang terjadi juga. Memang kelihatannya bagus di atas kertas, tapi PR-nya banyak," kata Dendi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp 319 triliun atau setara dengan 1,24% terhadap PDB. 

Sementara itu, pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News