JAKARTA. Pemerintah telah membuat dua skenario defisit anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun 2017. Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN-P mencapai Rp 397,2 triliun atau 2,92% dari PDB.

Namun, dengan telah memperhitungkan anggaran yang tidak terserap secara alamiah, defisit anggaran tahun ini diperkirakan mencapai Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB.

Pada APBN 2017, sedianya defisit ditargetkan 2,41% dari PDB. Dengan melebarnya defisit, pemerintah dipastikan akan menambah utang pada tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, surat utang yang akan diterbitkan pemerintah bisa mencapai Rp 433 triliun sampai Rp 467,3 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 33 triliun sampai Rp 67,3 triliun dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2017 sebesar Rp 400 triliun dengan asumsi ada penghematan alamiah

"Penarikan surat berharga negara (SBN) akan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian serta dengan memperhatikan kondisi pasar yang dinamis," ujarnya saat rapat dengan Banggar DPR, Jakarta, Kamis (6/7).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, hingga akhir Mei 2017, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp 3.672 triliun, di mana sebagian utang itu akan jatuh tempo pada dua tahun mendatang.

Sementara sepanjang semester pertama tahun ini, pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), baik melalui lelang maupun non lelang sebesar Rp 395 triliun atau mencapai 57,69% dari target indikatif penerbitan SBN tahun 2017 sebesar Rp 684,84 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya hari ini, Jumat (7/7) mengatakan, saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30% dan defisit APBN pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya.

“Artinya stimulus fiskal mampu meningkatkan perekonomian sehingga utang tersebut menghasilkan kegiatan produktif. Dngan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati),” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini