Jakarta. Pemerintah berencana memperbesar porsi penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi rupiah tahun ini. Hal itu sebagai salah satu strategi untuk menutup pelebaran defisit anggaran yang diusulkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun ini.

Dalam RAPBN-P 2016, pemerintah mengusulkan defisit anggaran sebesar Rp 313,3 triliun atau 2,48% dari produk domesti bruto (PDB). Dengan demikian, ada tambahan defisit anggaran sebesar Rp 40,2 triliun dari defisit anggaran sebelumnya yang sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,15% dari PDB.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, tambahan defisit tersebut, sekitar Rp 19 triliun akan ditutup dari sisa anggaran lebih (SAL). Sementara sisanya sekitar Rp 21,2 triliun akan dipenuhi dari pasar.

Direktur Strategi dan Portofolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen PPR) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Scenaider Siahaan mengatakan, sisa tambahan defisit tersebut seluruhnya akan dipenuhi dipenuhi melalui penebitan SBN rupiah.

Penambahan SBN rupiah tersebut juga sejalan dengan implementasi rencana kebijakan Tax Amnesty. Dalam hal ini, SBN rupiah tersebut akan menjadi instrumen investasi untuk menampung dana-dana yang masuk dari rencana beleid tersebut.

Tak hanya itu, penambahan porsi SBN juga dilakukan sejalan dengan diberlakukannya kewajiban penempatan dana pensiun dalam SBN dengan jumlah yang telah ditentukan.

"Mereka perlu tambahan SBN untuk investasinya. Nanti kalau (dana) dari Tax Amnesty masuknya banyak, (instrumen investasinya) kurang," kata Scenaider saat dihubungi KONTAN, Senin (13/6).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto